TABANAN, Kilasbali.com – Rencana pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi seluruh lahan sawah basah di Kabupaten Tabanan belum dapat dibahas secara mendalam akibat bayang-bayang keterbatasan kondisi fiskal di 2027.
Bagaimana tidak, cekaknya kondisi anggaran itu tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tabanan 2027 yang sedang dibahas Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar).
Selain faktor kemampuan anggaran terbatas, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru sekitar 60 persen hingga Oktober 2026 juga menjadi penyebab wacana pembebasan PBB-P2 bagi lahan sawah basah terlewatkan dalam pembahasan.
Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang anggaran membuat usulan insentif pajak bagi para petani sawah belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Kendati demikian, ia tetap mendorong agar pembebasan PBB-P2 lahan sawah basah dapat diperluas ke seluruh wilayah kabupaten.
“Tetapi tetap saya berharap untuk PBB-P2 dibebaskan. Khususnya untuk lahan basah,” ujar Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, Rabu (11/11).
Arnawa menerangkan, sejauh ini skema pembebasan pajak lahan pertanian baru diterapkan secara terbatas di beberapa kawasan. Pihaknya berkeinginan agar proteksi beban fiskal bagi sektor pertanian dapat dinikmati oleh seluruh petani di Kabupaten Tabanan tanpa terkecuali. “Tapi saya inginkan seluruh kabupaten,” tegas Arnawa.
Kondisi tersebut semakin berat mengingat capaian PAD Tabanan 2026 per Oktober baru menyentuh kisaran 60 persen.
Ia mewanti-wanti TAPD agar memasang target penerimaan secara realistis demi mencegah potensi gagal bayar pada program pembangunan yang sudah berjalan.
“Jangan (bikin target) muluk-muluk yang berisiko terhadap (pelaksanaan) program. Sudah berjalan, nanti tidak bisa bayar,” lanjut Arnawa.
Menanggapi dorongan legislatif tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melalui TAPD menyatakan telah menindaklanjuti masukan terkait insentif pajak pertanian.
Pemkab Tabanan sejauh ini telah memberlakukan pembebasan PBB-P2 secara khusus bagi lahan sawah di Desa Jatiluwih yang masuk dalam kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD).
Ketua TAPD sekaligus Sekda Tabanan, I Gede Susila, membeberkan bahwa usulan dewan saat ini menyasar perluasan pembebasan pajak untuk seluruh Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang mencakup 87 persen dari total luas sawah di Tabanan.
Namun, pemkab menekankan perlunya kajian yang berimbang mengingat PBB-P2 merupakan salah satu penopang utama PAD.
“Sudah dilakukan itu. Sekarang Dewan menginginkan seluruh LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Yang (luasnya) 87 persen ini,” beber Susila. “Ini kan perlu kajian juga, karena itu menjadi sumber PAD,” tambahnya.
Susila menambahkan, hasil kajian teknis mengenai dampak pembebasan PBB-P2 terhadap postur APBD nantinya akan diserahkan kepada Bupati Tabanan untuk diambil keputusan final.
“Kan tidak serta merta begitu secara langsung. Bagaimana pengaruhnya APBD juga,” pungkasnya. (c/kb)
