TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memilih bersikap menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait wacana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke APBN 2027.
Langkah ini diambil lantaran hingga kini belum ada regulasi serta pedoman operasional tertulis yang diterima oleh daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan, I Gede Susila, menegaskan bahwa pemerintah daerah sejauh ini baru mendengar informasi mengenai wacana pengalihan gaji PPPK paruh waktu, khususnya untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Namun, kejelasan mengenai juknis, aturan pelaksana, maupun mekanisme pengalihannya belum diterima oleh jajaran Pemkab Tabanan.
“Kita pemerintah daerah masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk mekanisme dan cakupan pembiayaan yang nantinya akan dialihkan,” ujar Susila usai mengikuti rapat kerja membahas Rancangan APBD 2027 di DPRD Tabanan pada Selasa (10/11).
Susila menerangkan, jika wacana pengalihan pembiayaan tersebut terealisasi dan juknis resmi telah diterbitkan, Pemkab Tabanan berharap cakupan pengalihan anggaran tidak sebatas menyasar PPPK paruh waktu.
Pihak daerah mengusulkan agar pemerintah pusat berkenan menanggung seluruh biaya gaji PPPK, baik status paruh waktu maupun penuh waktu.
“Kalau memungkinkan, kami mengusulkan bukan hanya Tabanan, tetapi kabupaten/kota lainnya kemungkinan berharap sama agar seluruh PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, pembiayaan gajinya bisa dialihkan ke pusat,” terangnya.
Usulan perluasan cakupan tersebut didasari oleh pertimbangan efektivitas terhadap beban APBD. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, jumlah PPPK paruh waktu di Tabanan tercatat sebanyak 2.857 orang.
Jumlah itu terdiri dari 174 tenaga guru, 5 tenaga kesehatan, dan 2.678 tenaga teknis.
Susila menilai, jumlah PPPK paruh waktu tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan total keseluruhan PPPK di Tabanan yang mencapai lebih dari 6.000 orang.
Oleh sebab itu, pengalihan yang hanya menyasar paruh waktu dinilai belum memberikan dampak pengurangan yang signifikan terhadap beban fiskal daerah.
“Kalau hanya PPPK paruh waktu yang dialihkan, jumlahnya relatif sedikit dibandingkan keseluruhan PPPK. Karena itu, kami berharap kalau bisa seluruhnya,” tegas Susila.
Apabila pengalihan gaji seluruh PPPK nantinya diakomodasi dalam juknis pusat, Pemkab Tabanan meyakini daerah akan memiliki ruang fiskal yang jauh lebih leluasa.
Hal tersebut sekaligus membantu daerah dalam memenuhi ketentuan rasio belanja pegawai maksimal 30 persen, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana fisik dan pelayanan publik masyarakat. (c/kb)
