MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung dalam Rapat Paripurna pada Senin (9/11).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti serta dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.
Sidang paripurna kali ini membahas empat Raperda strategis, yakni RAPBD Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Menanggapi rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD, Bupati menjelaskan bahwa RAPBD 2027 memfokuskan alokasi pada belanja wajib dan program prioritas daerah.
Salah satu kebijakan strategis yang diambil Pemkab Badung adalah mengalihkan skema pembangunan jalan dari pembebasan lahan terbuka menjadi skema terowongan (tunnel) guna meminimalkan dampak sosial di masyarakat.
Tahap awal pada 2027 akan diutamakan untuk penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study), dokumen lingkungan, dan pembebasan lahan akses masuk-keluar.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat langkah mitigasi banjir melalui ekskavasi rutin alur Tukad Mati sepanjang lima kilometer serta memperluas jangkauan operasional Tim Jaga Wisata untuk menjaga ketertiban di kawasan destinasi strategis.
Terkait krisis air bersih di kawasan Badung Selatan, Adi Arnawa menyatakan pemerintah daerah bersama Perumda Tirta Mangutama menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 150 miliar secara bertahap (2027–2029) dengan alokasi awal 2027 sebesar Rp 37 miIiar untuk memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengkaji diversifikasi sumber air baku melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
“Kebutuhan debit air baku untuk mengoptimalkan layanan di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 800 liter per detik. Penambahan kapasitas produksi menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Sementara pada materi ketiga mengenai PT Jamkrida Bali Mandara, disiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 150 miliar guna memperluas penjaminan kredit bagi para pelaku UMKM di Badung yang memiliki usaha produktif namun terkendala agunan.
Materi terakhir membahas pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan perundangan nasional yang baru.
Pemkab Badung memastikan langkah penyederhanaan aturan ini tidak memicu kekosongan hukum maupun menurunkan mutu layanan publik.
Usai sidang, Adi Arnawa menegaskan kembali komitmen dan urgensi penanganan masalah air bersih tersebut.
“Kebutuhan air bersih di Badung Selatan seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi akan terus bertambah. Apapun rumusnya, kalau tanpa diversifikasi tentu kita akan terus mengalami defisit. Penyertaan modal bertahap Rp. 150 miliar hingga 2029 dengan alokasi awal Rp. 37 miliar di 2027 sangat tepat untuk penambahan jaringan pemanfaatan air permukaan Tukad Mati di Estuari Dam. Secara paralel, PDAM juga sedang memproses perizinan dan analisa lingkungan untuk mengolah air laut dengan teknologi SWRO bekerja sama dengan pihak profesional. Mudah-mudahan pada tahun 2027 mendatang krisis air bersih ini bisa segera diatasi,” tegasnya. (c/kb)
