TABANAN, Kilasbali.com – Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel membutuhkan komitmen serta langkah nyata dari seluruh jajaran pemerintahan.
Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Seperti tersampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang dibuka Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, pada Rabu (11/11).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, Penanggung Jawab Wilayah Bali dan Papua Barat serta Wilayah Papua dan Papua Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Dalam sambutannya, Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas inisiatif dan pendampingan yang diberikan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK Republik Indonesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan strategis ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sanjaya menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk terus melakukan perbaikan, penyesuaian, dan inovasi dalam sistem tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM).
Di tengah perkembangan era digital, Sanjaya turut menekankan pentingnya optimalisasi transformasi pemerintahan digital, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Ia menginginkan seluruh perangkat daerah mampu menjadi ujung tombak pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan setiap proses pelayanan terbebas dari pungutan liar maupun praktik korupsi.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas, menurutnya, juga harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sanjaya menilai, pendampingan KPK RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, khususnya dalam pembinaan, pencegahan, dan pengawasan, memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi sekaligus rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.
Menutup sambutannya, Sanjaya mengajak seluruh peserta, khususnya para kepala perangkat daerah, untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan forum tersebut sebagai ruang dialog strategis dalam memperkuat sinergi serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret.
“Manfaatkan momentum rakor ini untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergitas antarperangkat daerah, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Semoga forum ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya. (c/kb)
