DENPARAR, Kilasbali.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) khusus sebagai payung hukum dalam upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Pulau Dewata.
Dorongan tersebut mengemuka saat Komisi IV DPRD Bali menggelar rapat kerja dengan jajaran BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Bapemperda, Senin (9/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, didampingi anggota Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok). Sementara dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dihadiri oleh Wakil Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bidang Kepesertaan, Agus Theodorus Parulian Marpaung beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, I Nyoman Suwirta menyoroti perlunya regulasi daerah yang spesifik untuk menjangkau para pekerja rentan di luar sektor formal, seperti buruh, tukang suwun di pasar, petani, hingga nelayan. Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan seringkali dianggap sebelah mata jika dibandingkan dengan jaminan kesehatan, karena risiko kecelakaan kerja atau kematian dipandang sebagai peristiwa yang tidak berulang.
“Kalau orang sakit, frekuensinya bisa berulang. Tapi kalau orang meninggal atau mengalami kecelakaan fatal, dampaknya langsung pada keberlangsungan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah mutlak diperlukan melalui payung hukum Perda,” ujar Suwirta.
Ia menambahkan, dari data cakupan kepesertaan saat ini yang masih berada di angka 48 persen, Bali perlu mengejar target Universal Coverage Jamsostek (UJC). Terlebih, baru ada dua provinsi di Indonesia yang memiliki regulasi serupa, yakni Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Komisi IV berencana mengusulkan Perda inisiatif dewan guna memperkuat ekosistem perlindungan tenaga kerja di Bali.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kakanwil Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agus Theodorus Parulian Marpaung, memaparkan rincian cakupan saat ini. Segmen Pekerja Penerima Upah (PU) di Bali telah mencapai 65 persen, sementara Bukan Penerima Upah (BPU) masih berada di angka 38 persen.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan DPRD Bali. Dengan adanya Perda nanti, seluruh pihak akan terikat dan ikut terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Target kita, angka kepesertaan ini dapat terus meningkat sejalan dengan target Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 terkait penyusunan APBD,” jelas Agus.
Dalam sesi diskusi, dibahas pula mekanisme klaim kecelakaan kerja yang kerap beririsan dengan BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja. Agus menjelaskan bahwa terdapat koordinasi lintas lembaga yang jelas dalam penanganan kasus kecelakaan.
“Jika kecelakaan terjadi di jalan raya, penanganan awal dicover oleh Jasa Raharja dengan plafon maksimal Rp20 juta. Selanjutnya, jika korban merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi unsur kecelakaan kerja, maka otomatis ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi ini sudah berjalan dengan baik melalui skema kerja sama antar-institusi,” terangnya.
Sebelumnya, dalam laporan berkala yang disampaikan kepada DPRD Bali, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan realisasi pembayaran klaim dan manfaat jaminan sosial yang signifikan di wilayah Bali.
Berdasarkan data per Oktober 2026, total pembayaran manfaat yang telah disalurkan kepada peserta mencapai Rp1,562 triliun yang mencakup 134.870 kasus. Perputaran dana ini dinilai turut memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah di samping fungsi perlindungan sosialnya.
Rincian penyaluran manfaat tersebut meliputi: Jaminan Hari Tua (JHT): Mendominasi dengan 80.356 kasus dan nilai pembayaran mencapai Rp1.194.539.233.960 (76,5% dari total proporsi nominal). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Memproses 44.264 kasus dengan nilai pembayaran sebesar Rp174.475.494.217 (11,2%).
Jaminan Kematian (JKM): Mencatatkan 5.262 kasus dengan total nominal Rp159.201.300.000 (10,2%). Jaminan Pensiun (JP): Teregistrasi sebanyak 1.845 kasus dengan nominal pembayaran Rp21.706.127.970 (1,4%). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Menyalurkan dana sebesar Rp9.214.189.700 untuk 1.361 kasus (0,6%). Manfaat Beasiswa: Memberikan dukungan pendidikan sebanyak 1.782 kasus dengan total nominal Rp4.102.500.000 (0,3%).
Melalui capaian ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama DPRD Bali berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan perlindungan agar seluruh pekerja di Pulau Dewata dapat bekerja dengan aman dan sejahtera. (Jus/kb)
