TABANAN, Kilasbali.com – Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pengelolaan keuangan agar sebanding dengan predikat administratif yang diraih secara berturut-turut tersebut.
Arnawa mengatakan itu sebagai respon atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mempertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 itu diserahkan langsung oleh BPK pada Senin (8/6) di Kantor DPRD Provinsi Bali.
Arnawa menegaskan, opini WTP yang kini sudah genap berjumlah 12 kali berturut-turut sejak 2014 itu harus menjadi cerminan tata kelola birokrasi yang semakin profesional.
Baginya, laporan administratif dengan predikat WTP itu harus berbanding lurus dengan kondisi riil di masyarakat. Dan, hal itu mesti dilakukan untuk menjaga integritas pemerintah daerah.
“Jangan terlena dengan keberhasilan mempertahankan WTP secara kuantitas,” tegas Arnawa saat disinggung soal tanggapannya mengenai keberhasilan Pemkab Tabanan mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya pada Selasa (9/6).
Ia selanjutnya meminta agar raihan opini tersebut diimbangi dengan keterbukaan dan transparansi keuangan yang nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, akuntabilitas anggaran daerah tidak boleh hanya berhenti pada dokumen administrasi semata. “Jangan kuantitas saja, harus diimbangi dengan kualitas,” imbuhnya.
Selaku pimpinan legislatif yang salah satu kewenangannya ada pada proses penganggaran, pihaknya juga akan tetap mendalami sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam opini WTP itu.
Pemeriksaan BPK sendiri meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengawasan.
“Pastinya catatan-catatan dari BPK ada. Cuma saya belum mengetahui detil apa yang menjadi catatan BPK tersebut,” kata Arnawa.
Sebelumnya, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran dinas/badan di lingkungan Pemkab Tabanan.
Hal ini ia sampaikan usai penyerahan hasil audit dan opini WTP dari BPK pada Senin (8/6) yang berlangsung di DPRD Bali.
Pihaknya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti segala rekomendasi dan catatan kecil dari BPK demi penyempurnaan tata kelola keuangan.
Ke depan, sambungnya, Pemkab Tabanan berkomitmen untuk menyelaraskan opini WTP ini dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di lapangan.
“Dengan diraihnya penghargaan ke-13 kalinya di 2026 ini, Pemkab Tabanan kembali membuktikan posisinya sebagai salah satu daerah di Bali yang paling konsisten dalam menjaga integritas dan profesionalisme tata kelola birokrasi,” tegas Sanjaya.
Sanjaya menambahkan, konsistensi dalam menjaga predikat WTP menunjukkan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemkab Tabanan berjalan dengan baik.
Karena itu, pihaknya akan terus berfokus pada aspek akuntabilitas serta efisiensi anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (c/kb)
