TABANAN, Kilasbali.com– Memasuki tahun 2019 penerapan e-Billing di DTW Tanah Lot dipastikan kembali molor, padahal sebelumnya pernah ditargetkan pada September 2018 juga tidak terleasasi. Diduga karena masih menunggu kejelasaan legalitas tim. Padahal dengan adanya e-Billing pada DTW Tanah Lot sudah dipastikan akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Manager Operasional DTW Tanah Lot, I Ketut Toya mengatakan, pihaknya sudah berusaha mengambil tindakan untuk menerapkan e-Billing sampai bertandang ke Yogyakarta untuk melihat langsung pemberlakuan e-Billing yang hasilnya pun sudah diberitahukan ke ketua umum, hanya saja bola tersebut tetap bergantung pada Banggar. Pasalnya, prosesnya masih dikomunikasikan pada kejaksaan.
“Untuk legalitas pengadaan tersebut kami masih berkonsultasi pada kejaksaan. Pada dasarnya penerapan e-Billing disini (Tanah Lot, red) lebih cepat lebih bagus jangan sampai mubazir, cuman dari Badan Anggaran juga tidak berani memutuskan karena menunggu legalitas tim,” tandasnya ketika ditemui pada acara Open House Minggu (30/12/2018).
Toya mengungkapkan, untuk dana e-Billing yang akan diterapkan akan menghabiskan biaya mencapai Rp. 6 Milyar, Sebab untuk biaya server sendiri cukup mahal, dan juga biaya perawatan yang cukup tinggi sehingga pihaknya merasa khawatir akan teknis pengadaan apakah sudah benar apa belum.
“Pengadaan barangkan besar diantensinya, sebenarnya saya sudah menolak semua itu. Mudah-mudahan tahun ini sudah terealisasi sebab kami masih menunggu legalitas,” ungkapnya.
Ditargetkannya penerapan e-Billing oleh Bupati Tabanan sampai September 2018. Tetapi ketika pihaknya menjajaki, pada kenyataannya tidak bisa dilakukan sebab tahapan prosesnya cukup sulit. Ia mengakui kemungkinnan di 2019 nanti juga akan mundur lagi penerapannya banyak kendala seperti halnya mempersiapkan SDM untuk bisa menjalankan operasional.
“Teman-teman dibawahkan belum tahu alatnya seperti apa, jadi mereka juga harus di training lagi dan pastinya juga memakan waktu,” imbuhnya Toya. (dex/*KB).
