GIANYAR, Kilasbali.com – Program menyentuh rakyat dipastikan tidak mengalami penurunan meski APBD Gianyar 2021 lebih rendah dari 2020. Bahkan beberapa program yang menuai respon positif seperti progam Bantuan Kesehatan (BK) gratis disemua tingkatan layanan justru mengalami kenaikan
Tidak tangung-tangung, dalam anggaran APBD Induk 2021 ditambah lagi Rp 3 miliar, dimana tahun 2020 lalu dianggarkan Rp 32 miliar. Kebijakan Bupati Gianyar yang menyaingi Program BPJS pusat ini, dalam setehun terakhir ini, memang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Gianyar.
Terlebih, saat pandemi Covid-19 ini, sebagian warga didera kesulitan ekonomi, masyarakat cenderung memilih program pelayan kesehatan gratis meksi hanya di tingat kelas III. Karena pelayanan gratis ini berlaku di semua tingkatan pelayanan kesehatan, mulai dari Puskesmas, RSUD Payangan, RSU Sanjiwani hingga RSU Mata dan RSUP Sanglah.
Tidak hanya itu, syaratnya pun sangat mudah, karena hanya berbekal KTP. “Awalnya kami sempat membayangkan ribetnya syarat dan prosedur rujukannya, ternyata sangat mudah. Hanya membawa KTP, setelah datang kedua kalinya, hanya membawa fotokopi KTP,” ujar I Ketut Andita, Warga asal, Petulu, Ubud.
Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Selasa (20/10) pun membenarkan, dalam anggaran induk 2021, anggaran BK memang meningkat lagi Rp 3 miliar. Disebutkan, anggaran BK bersifat fluktuatif, artinya jika kurang dari setahun anggaran tersebut habis, maka di tahun tersebut anggarannya langsung ditambah. Sebab menurut dia, hal ini berkaitan dengan kesehatan, sehingga program tersebut tidak boleh terkendala anggaran. “Kalaupun nanti adanya kekurangan, kita akan anggarkan kembali di anggaran perubahan,” ungkapnya.
Lanjutnya, Program ini diakuinya memang mendapat respon positif dari warga Gianyar. Karena meayani segalag jenis penyakit di semua tingkatan layanan akesehatan. Bahkan, sampai dirujuk ke RSUP Sanglah dan RS Indra yang terkadang membutuhkan biaya puluhan juta, tetap bisa ditanggung program ini.
“Saya sendiri seriang menrima pean ucapan terima kasih dari warga atasa program ini. intinya untuk program yang menyentuh kepentingan rakyat, saya wajib saya amankan,” tegasnya.
Namun diakuinya, program ini masih tetap dievaluasi untuk penyempuranaan pelayanananya. Karena pelayanan ini wajib berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat agar lebih nyaman. Seperti halnya digitalisasi rumah sakit.
“Sekarang kami akui masih pelayanan secara manual. Nanti, harus semua layanan bersistem digitalisasi untuk menghindari kesan tebang pilih dalam pelayanan. Di era digitalisasi ini, semua akan menjadi transparan, masyarakat bisa mengadukan pelayanan buruk, demikian juga jika ada nakes yang bermasalah. Setiap tahun pasti dievaluasi,” pungkasnya. (ina/kb)
