DENPASAR, Kilasbali.com-Calon Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster memulai kampanye perdananya di Kota Denpasar. Ia bertemu ribuan masyarakat dan menuai dukungan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 Juni mendatang. Di sela kampanye dan penyerapan aspirasi itu, ada beberapa hal yang dikeluhkan warga Kota Denpasar. Hal paling menonjol adalah minimnya lahan yang dapat digunakan untuk fasilitas sosial akibat menggilanya pembangunan di Ibu Kota Provinsi Bali itu.
Hal lain yang juga dikeluhkan mayoritas warga dari puluhan banjar yang ditemui Koster adalah sulitnya akses masuk ke pantai untuk keperluan upacara. Sudah beberapa lama warga mengeluhkan hal ini, namun belum mendapatkan solusi yang cukup baik. Menanggapi keluhan warga, Koster langsung menjawabnya secara tegas.
Khusus untuk keterbatasan lahan untuk keperluan fasilitas sosial seperti bale banjar, pura, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan pembangunan sekolah di Kota Denpasar, Koster menjawabnyak secara lugas. Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memiliki lahan yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Kota Denpasar. “Tanah provinsi itu banyak tersebar di Denpasar ini. Kalau itu diperlukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial dan desa adat, kami akan hibahkan langsung jika terpilih pada 27 Juni mendatang,” kata Koster.
Koster mendengar warga Kota Denpasar kesulitan mencari lahan untuk fasilitas sosial. “Sulit memang mencari lahan di sini. Tapi kalau diperlukan kita akan hibahkan tanah provinsi itu. Sepetti di Penatih itu perlu membangun sekolah negeri SMP, karena belum ada. Di sana kebetulan ada lahan provinsi, silakan dipakai daripada digunakan untuk keperluan oleh orang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Selain akses lahan untuk pembangunan fasilitas sosial, Koster juga mendapat keluhan mengenai sulitnya akses ke pantai untuk kepentingan upacara. “Denpasar ini betul-betul kesulitan lahan, termasuk juga aspirasi penggunaan lahan untuk jalur melasti ke pantai,” tuturnya.
Di Pantai Padanggalak, dari aspirasi yang diserapnya warga kesulitan mengaksesnya dengan berbagai alasan. “Ke depan akan kami buka aksesnya. Masak untuk kepentingan upacara, adat dan agama, yang penting-penting bagi masyarakat Bali ini susah. Tidak boleh itu. Kalau urusan adat, agama, tradisi harus dipermudah,” tegasnya.
Koster akan mengidentifikasi persoalan yang timbul terkait sulitnya akses menuju pantai bahi kepentingan upacara adat-keagamaan. “Kalau ada lahan Kementerian Kehutanan yang bisa digunakan untuk menuju akses pantai misalnya, saya akan datang ke Kementerian Kehutanan. Saya akan terjun langsung agar masyarakat tak sulit mengakses pantai untuk kepentingan adat, agama dan tradisi. Saya akan berada di posisi terdepan memperjuangkan hal itu,” tegas Koster. (*KB).
