GIANYAR, Kilasbali.com – Polda Bali diharapkan tidak tebang pilih menyikapi dugaan penyelewenagan anggaran secara massal terkait pembelian 63 mobil Xpander dan 64 sepeda motor VCX di Gianyar. Pihak kepolisian diharapkan bekerja secara profesional dalam mengusut dugaan penyelewengan penggunaan anggaran Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa ini.
Hal tersebut dikatakan Ketua LSM Garda Tipikor Gianyar, Pande Mangku Rata yang merupakan pihak pelapor, Minggu (16/6/2019). “Jika ditemukan adanya unsur dugaan pidana korupsi dalam mengadaan kendaraan ini, pihak-pihak yang terlibat harus jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut mengatakan, demikian pula kepada para Perbekel, pembelian mobil dan motor ini diharapkan menjadi pelajaran bersama. Terlebih, pembelian kendaraan ini menuai banyak kritik masyarakat. Karena pembelian kendaraan tersebut dilihat tidak mendesak dibandingkan dengan program lainnya.
“Kalaupun tidak ada unsur penyelewengan, tetap saja menuai sorotan karena dinilai tidak mendesak. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kan sudah memberi acuan hukum tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,” bebernya.
Pihaknya juga menyayangkan jika kompaknya para perbekel membeli mobil dan motor ini lantaran ada intervesi pemerintah daerah. Karena urusan pemanfaatan dana desa itu mutlak wewenang desa melalui Musyawarah Desa. Karena, wewenang desa dalam penggunaan dana desa ini telah dijamin oleh UU Desa.
“Wewenang desa yang sangat kuat ini dan harusnya steril dari intervensi struktur di atas desa yang selama ini merasa paling berhak mengatur desa. Karena itu, wewenang ini harus disikapi dengan cepat dan percaya diri oleh para kepala desa soalnya maju mundurnya desa mereka. Desa tidak lagi obyek dan bukan sebagai pelaksana kebijakan struktur di atasnya,” tegasnya.
Memang, masyarakat menilai pembelian kendaraan yang dinyatakan untuk menunjang program Gianyar Kota Layak Anak (KLA) dan desa siaga, dinilai kurang masuk akal.
Terlebih lagi, tersebar informasi banyak program-program pembangunan di desa, yang secara mendadak diundur karena anggarannya dipakai untuk pembelian kendaraan tersebut. (ina/jus)
