TABANAN, Kilasbali.com – Komisi III DPRD Tabanan mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pembentukan Satgas Siber Pajak demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kehadiran tim khusus tersebut dinilai mendesak guna mengoptimalkan penerimaan daerah di tengah kondisi fiskal yang sulit akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
Desakan pembentukan Satgas Siber Pajak tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) PAD yang telah diserahkan sebelumnya.
Langkah ini dipandang krusial untuk mengawal penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Siber Pajak perlu diwujudkan.
Pembentukannya bisa dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) agar penindakan terhadap para pelanggar pajak daerah berjalan lebih efektif.
“Ini yang belum dibentuk pemerintah daerah. Ini yang harus segera dilakukan. Entah (sudah) ada atau tidak, kami belum dilibatkan,” ujar Dharma Putra, Minggu (15/11).
Dharma Putra menerangkan, pembentukan Satgas Siber Pajak hendaknya dibarengi dengan sikap proaktif dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil dalam menggarap setiap potensi penerimaan.
Ia mengingatkan agar dinas-dinas terkait tidak berjalan sendiri-sendiri atau mengedepankan ego sektoral di tengah skema sentralisasi anggaran yang berisiko memberatkan kondisi keuangan daerah.
“OPD-OPD penghasil juga jangan terlalu asik dengan cara sendiri (mengedepankan ego sektoral),” sebut Dharma Putra.
Dharma Putra menilai realisasi PAD Kabupaten Tabanan sebenarnya menunjukkan tren pertumbuhan positif dan makin mendekati target realistis.
Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam dua tahun terakhir hingga penyusunan APBD 2027 menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi lewat langkah terobosan.
“Sehingga masing-masing OPD penghasil harus ada kiat-kiat dan strategi peningkatan PAD,” imbaunya.
Ia mencontohkan, salah satu potensi besar yang wajib digali secara maksimal adalah maraknya usaha restoran, rumah makan, serta akomodasi wisata berupa vila di kawasan Kecamatan Kediri yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung.
Seluruh aktivitas komersial tersebut wajib dikenakan pajak daerah tanpa memandang status kelengkapan izin usahanya.
“Terlepas dari berizin atau tidak, kalau sudah melakukan usaha wajib,” tegas Dharma Putra.
Selain sektor akomodasi dan kuliner, Komisi III DPRD Tabanan turut mendorong optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor.
Banyaknya kendaraan berpelat luar Bali yang beroperasi di wilayah Tabanan dinilai merugikan daerah karena potensi pajaknya justru mengalir ke kas wilayah asal kendaraan. “Itu menguntungkan daerah lain,” cetusnya.
Oleh karena itu, Pemkab Tabanan diminta menyusun langkah stimulasi agar masyarakat bersedia melakukan balik nama kendaraan menjadi pelat Tabanan.
Dharma Putra pun menekankan agar pemerintah daerah tidak sekadar bertumpu pada penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang perolehannya sangat bergantung pada dinamika iklim investasi.
“Itu relatif dengan iklim investasi yang saru gremeng seperti ini sulit,” tandas Dharma Putra. (c/kb)
