DENPASAR, Kilasbali.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putri Koster, menegaskan pentingnya percepatan transformasi Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memastikan pembinaan berkelanjutan hingga ke tingkat kader desa.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bina Posyandu Angkatan ke-2 Tahun 2026 di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Senin (13/4).
Dalam arahannya, Putri Koster menekankan bahwa peran Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota sangat strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan implementasi Posyandu 6 SPM berjalan efektif di lapangan.
“Transformasi posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi mencakup enam bidang pelayanan dasar. Karena itu, pembinaan harus dilanjutkan secara berjenjang hingga menyentuh kader di tingkat desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemahaman yang kuat dari Tim Pembina Posyandu di setiap tingkatan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengakselerasi implementasi Posyandu 6 SPM di seluruh wilayah Bali.
Sebanyak 111 peserta mengikuti kegiatan ini, yang terdiri atas 80 orang dari Kabupaten Jembrana dan 31 orang dari Kota Denpasar. Para peserta berasal dari Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
Putri Koster berharap, melalui kegiatan ini, seluruh peserta mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal serta menjadi agen perubahan dalam memperkuat kapasitas kader posyandu di daerah masing-masing.
“Nantinya, peserta diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan secara masif kepada para kader, sehingga transformasi Posyandu 6 SPM benar-benar terimplementasi hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Bina Posyandu Tahun 2026, Ni Komang Sriani, menyampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 April 2026.
Adapun materi yang diberikan meliputi akselerasi enam bidang SPM Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, pendalaman substansi, serta pembahasan isu strategis dan kebijakan. Selain itu, peserta juga mendapatkan penguatan terkait strategi implementasi melalui internalisasi program/kegiatan Posyandu 6 SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Materi tersebut disampaikan langsung oleh kepala OPD Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi pengampu enam bidang SPM Posyandu, guna memastikan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan di tingkat daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan. (M/kb)
