TABANAN, Kilasbali.com – Seorang perempuan yang mengaku sebagai dokter senior di RSUD Tabanan mengeluhkan krisis stok obat di depo farmasi akibat tumpukan utang rumah sakit yang belum terbayar.
Situasi ini memicu kekhawatiran terkait kualitas pelayanan kepada pasien meskipun pihak manajemen mengeklaim kondisi operasional masih terkendali dan sedang dalam masa transisi dari sistem manual ke digital.
Keluhannya itu disampaikan lewat curhat yang disampaikan melalui voice note di grup internal manajemen RSU Tabanan yang bocor ke publik.
Tak ayal, voice note itu viral sebagai pesan berantai di beberapa grup komunitas masyarakat pada platform WhtasApp pada Selasa (10/3).
Dokter spesialis sarah yang telah bertugas 26 tahun itu menyatakan bahwa satu per satu jenis obat kosong di depo karena pihak rumah sakit belum membayar kewajibannya kepada vendor.
Ia menyoroti kekosongan obat jenis citicoline yang sangat krusial bagi pasien saraf. Di sisi lain, ia dilarang untuk menyampaikan kekosongan obat itu kepada pasien.
“Sekarang yang terakhir citicoline yang tidak ada. Sedangkan kami tidak boleh bicara dengan pasien bahwa obat tidak ada,” ujarnya dalam voice note tersebut.
Ia juga meminta kejelasan dari pihak direksi terkait arah kebijakan manajemen rumah sakit untuk menjamin hak pasien mendapatkan pelayanan terbaik.
“Mohon berikan jawaban terbaik. Siapa yang berwenang? Kalau saya salah silakan berikan saya diberikan punishment. Silakan! Jiwa saya masih untuk pasien. Pelayanan nomor satu yang ingin kami berikan kepada pasien,” tegasnya.
Ia mendesak agar masalah ketersediaan obat segera dipecahkan dan tidak dibiarkan menumpuk hingga merugikan masyarakat.
Menanggapi keluhan tersebut, Direktur RSU Tabanan, I Gede Sudiarta, mengonfirmasi adanya kendala operasional namun membantah pelayanan kesehatan terganggu secara total.
Menurutnya, situasi ini merupakan dampak dari masa transisi sistem pencatatan manual menuju Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan.
“RSU Tabanan sebagai rumah sakit tipe B merupakan rujukan terakhir bagi rumah sakit tipe C di Tabanan. Karena itu kami harus menyesuaikan sistem agar terintegrasi dengan Satu Sehat milik Kemenkes dan BPJS,” jelas Sudiarta.
Kendala teknis dalam proses input data digital ini menyebabkan ribuan berkas klaim BPJS tidak dapat langsung dicairkan tepat waktu.
Akibat penundaan klaim tersebut, arus kas rumah sakit terganggu karena 95 persen pasien RSU Tabanan merupakan peserta BPJS.
Akumulasi utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) RSU Tabanan hingga akhir 2025 mencapai Rp 36,459.
Kondisi ini juga berdampak pada keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) bagi 952 pegawai.
“Sejak 31 Januari 2026 kami melakukan perbaikan sistem dan menata kembali sekitar delapan sampai sembilan ribu berkas klaim agar sesuai dengan ketentuan,” imbuhnya.
Ia menjamin bahwa klaim BPJS akan segera cair pada pertengahan Maret sehingga ketersediaan obat di depo farmasi bisa dimaksimalkan kembali.
Demikian juga dengan jaspel yang sudah tertunda selama dua bulan bisa segera dibayarkan kepada pegawai.
Ia juga menegaskan bahwa stok obat yang tidak tersedia seperti disebutkan dokter senior di voice note itu bukanlah obat darurat, melainkan kategori penunjang.
Pihaknya memilih tidak memberikan resep luar agar tidak membebani pasien karena obat tersebut dinilai bukan bersifat darurat.
“Kalau obat tersebut tidak tersedia, kami tidak memberikan resep untuk membeli di luar karena sifatnya bukan emergency, hanya suplemen,” tandasnya.
Ia menjamin, setelah proses transisi pencatatan manual menuju Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan rampung, kondisi ini tidak terjadi lagi.
Bahkan, untuk mengantisipasi bila kondisi serupa terjadi, pihak manajemen telah mengajukan subsidi sebesar Rp 60 miliar kepada pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban kepada para vendor. (c/kb)
