TABANAN, Kilasbali.com – Upaya Perum Bulog untuk menjaga pasokan beras terus dilakukan dengan berbagai cara.
Bahkan memasuki 2026, Bulog melakukan upaya itu dengan cara memperkenalkan sekaligus mengujicobakan asuransi parametrik.
Dengan adanya asuransi itu, Bulog berharap bisa menjamin ketersediaan pasokan beras namun di sisi lain, petani juga mendapatkan perlindungan bila tanaman mereka mengalami dampak perubahan iklim.
Khusus di Bali, Kabupaten Tabanan menjadi salah satu wilayah uji coba penerapan asuransi parametrik yang diperkenalkan Bulog melalui program tanggung jawab sosial tersebut.
Selain di Bali ada juga empat daerah lainnya yang tersebar di Jawa Barat, NTB, dan sejumlah provinsi lainnya.
Seperti dikatakan Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, asuransi parametrik belum banyak dikenal dan diterapkan di Indonesia.
“Kenapa Bulog berkepentingan, karena Bulog ingin ada jaminan pasokan beras. Sehingga, hasil panen petani bisa dilindungi melalui sistem asuransi,” kata Sudarsono pada Rabu (28/1).
Sudarsona mengatakan hal itu usai membuka sosialisasi mitigasi risiko gagal panen akibat perubahan iklim, hama, atau bencana alam melalui asuransi pertanian di Tabanan.
Skema asuransi itu, sambungnya, bisa dikombinasikan antara yang konvensional, indemnity, maupun parametrik yang dikhususkan akibat dampak perubahan iklim.
“Kami juga sedang mendorong RUU Perubahan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dengan mengusulkan pasal yang mengatur asuransi pertanian akibat dampak perubahan iklim,” imbuhnya.
Masih soal skema, menurutnya, asuransi parametrik bisa dikombinasikan dengan asuransi konvensional yang sudah ada.
Dalam penerapannya yang dikelola oleh Askrindo nanti, asuransi parametrik akan mengacu pada suhu atau curah hujan.
“Itu yang akan menjadi patokan bersama antara petani dan penyedia polis asuransi, dalam hal ini Askrindo,” sebutnya.
Bahkan, bila dibandingkan dengan asuransi konvensional seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), prosedur klaim asuransi parametrik sangat mudah.
“Begitu parameter yang disepakati tidak tercapai, langsung dibayarkan (klaimnya). Beda dengan asuransi akibat gagal panen karena banjir dan lainnya yang prosedurnya lama, rumit, dan tidak memuaskan petani,” katanya.
Skema pembayaran polis asuransi parametrik sendiri ke depannya bisa dilakukan secara beragam. Ada yang melalui bantuan oleh pemerintah daerah setempat yang akan menanggung premi petani.
“Ada juga yang kombinasi petani dan pemda. Khusus uji coba di Tabanan dan empat kabupaten lainnya, kami bantu dengan program Bulog Peduli Petani,” jelasnya.
Dalam masa uji coba ini, sambung Sudarsono, memang jumlah anggarannya tidak terlampau besar. Masing-masing kabupaten mendapatkan Rp 50 juta.
“Kalau uji coba kami tanggung (preminya). Full (penuh). Masing-masing kabupaten Rp 50 juta. Nanti tergantung kepada Askrindo, Rp 50 juta itu bisa meng-cover berapa petani atau berapa hektar,” sebutnya.
Ia berharap, masa uji coba ini bisa memberikan kesempatan bagi petani untuk merasakan manfaatnya.
“Ini kan masih uji coba. Kalau nanti petani sudah merasakan manfaatnya, pasti ikut sendiri atau dibantu pemda. Bisa juga mandiri. Atau, dibantu pemda atau lewat BUMN lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas atau Plt Kepala Dinas Pertanian (Distan) Tabanan, I Made Subagia, menyambut baik uji coba sekaligus pengenalan asuransi parametrik ini. Sebab, selama ini jenis asuransi produk pertanian baru sebatas AUTP dan asuransi ketenagakerjaan.
Menurut Subagia, pihaknya perlu menyimak lebih jauh mengenai asuransi parametrik ini. Dan, pastinya pengenalan asuransi ini sudah melalui pemikiran yang matang dari pemerintah pusat.
“Sepintas, parametrik ini fokus ke perubahan iklim, kalau ada parameter yang tidak tercapai bisa diklaim. (Bisa diklaim) jika ada perubahan di suhu atau curah hujan dan angin. Beda dengan asuransi sebelumnya,” jelasnya.
Menurutnya, pembagian bantuan pembayaran premi asuransi parametrik dari Bulog ini akan dilakukan secara selektif. Pemberiannya tentu akan diprioritaskan kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang aktif.
“Ini pilot project yang nanti bisa kami jadikan bahan kajian untuk pimpinan sebagai panduan Distan menyusun anggaran ke pimpinan. Sehingga petani dapat proteksi dari sisi ketenagakerjaan dan produk pertanian,” jelasnya.
Menurut Subagia, saat ini setidaknya ada 35 ribu pertain di Tabanan bila mengacu pada data penyaluran pupuk subsidi. Namun, data itu pastinya tetap memerlukan pembaruan. “Kan tentu ada yang meninggal atau sebagainya,” pungkas Subagia. (c/kb)
