TABANAN, Kilasbali.com – Manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih langsung bergerak untuk melakukan upaya recovery atau pemulihan pasca polemik tata ruang yang terjadi selama satu bulan terakhir ini.
Terlebih pada Senin (5/1), Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, bertemu langsung dengan tokoh masyarakat, subak, hingga petani di Desa Jatiluwih dan berlanjut dengan pencopotan seng yang semula dipasang sebagai bentuk protes.
Seperti dikatakan Manajer DTW Jatiluwih, I Ketut Purna, pencopotan seng tersebut merupakan kabar baik bagi aktivitas wisata setempat yang sempat anjlok di musim libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
“Pencabutan seng dilakukan petani itu kabar yang positif terhadap dunia pariwisata di Kawasan DTW Jatiluwih,” kata Purna pada Selasa (6/1).
Menurutnya, dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan belum lama ini setidaknya bisa menyudahi polemik yang terjadi. Sebab, bila dibiarkan berlarut-larut justru akan membuat aktivitas wisata menjadi tidak kondusif.
Terlebih, selama terjadinya polemik, konsuler dari negara Jerman dan Prancis berhenti menjual paket wisata ke Jatiluwih dengan alasan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
Hal ini menjadi perhatian serius manajemen karena hilangnya pasar Eropa dapat memukul reputasi internasional kawasan tersebut.
Untuk merespon keadaan yang mulai kondusif, manajemen akan segera bersurat kepada konsuler negara-negara terkait untuk menginformasikan bahwa situasi telah normal.
Langkah ini dilakukan agar Jatiluwih kembali masuk ke dalam agenda tujuan wisata utama pada paket yang disusun agen travel pada April 2026 mendatang.
“Saya akan secepatnya menyampaikan kepada konsuler Jerman dan Prancis bahwa kondisi Jatiluwih sudah pulih dan normal,” imbuhnya.
Selain menghubungi konsuler, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan agen travel, khususnya yang berada di bawah naungan Asista Bali, terkait kondisi terakhir polemik ini.
Manajemen menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi jika ke depannya terdapat masalah yang perlu didiskusikan antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Pekaseh Subak Jatiluwih, I Wayan Mustra, mengungkapkan bahwa petani sepakat membuka pagar seng setelah Bupati Tabanan memberikan sinyal adanya moratorium.
Meski demikian, para petani masih menunggu kepastian isi moratorium tersebut dan berharap adanya keberpihakan pada nasib petani.
Petani juga mengusulkan adanya insentif pengganti olah lahan sebesar Rp 2,5 juta per hektar untuk menggugah minat generasi muda menjadi petani.
Hal itu dirasa penting untuk dilakukan guna menarik minat generasi muda di Jatiluwih untuk bertani. Saat ini, rata-rata usia petani setempat berada di atas 50 tahun.
Sementara itu, proses pencopotan seng yang sempat dipasang sejumlah petani dan pemilik akomodasi wisata di Jatiluwih masih berlanjut.
Bahkan, proses pencopotan yang berlangsung hari ini dipantau langsung oleh Kapolres Tabanan, AKBP I Putu Bayu Pati.
Di momen yang sama, Bayu bertatap muka dengan beberapa tokoh masyarakat, adat, dan petani untuk membahas polemik yang sempat terjadi.
Berdasarkan pertemuan itu, disepakati bahwa permasalahan terkait 13 akomodasi agar dapat segera diselesaikan.
Pemkab Tabanan bersama pihak terkait akan bersama-sama mencarikan solusi agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat, aman, dan lancar. (c/kb)
