SINGARAJA, Kilasbali.com – Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, sepakat mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan ke Lima (5) atas Peraturan Darah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera dibahas sesuai mekanisme hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut terungkap saat rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan ke Lima Atas Peraturan Darah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Ruang Paripura Gedung DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja, Senin (13/10/2025).
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, memimpin rapat yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda beserta Asisten Setda, Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng serta undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, masing-masing Fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap usulan tersebut yang dinilai penting dalam rangka penyesuaian struktur perangkat daerah dengan kebutuhan organisasi pemerintah yang berlandaskan efektifitas, efisiensi serta adaptif terhadap perubahan dan perkembangan kebijakan serta kemampuan daerah, dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ketua Ngurah Arya menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi yang telah berkomitmen dalam mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Pemekaran dan penggabungan OPD nantinya yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya berorientasi pada efektifitas dan efisiensi anggaran dan pemekaran yang dilakukan pada OPD terkait peran penting dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga betul-betul dapat terarah dalam satu bidang masing-masing,” ujarnya.
Masih kata dia, ini menjadi langkah awal yang positif untuk penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, menyatakan persetujuan dan dukungan atas Ranperda, masing-masing Fraksi serta menyampaikan pandangan serta sejumlah usulan, saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda sebelum masuk ke tahapan pembahasan lebih lanjut.
Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) yang dibacakan Ni Kadek Turkini menyampaikan, pembentukan dan susunan perangkat daerah diharapkan selalu berorientasi pada efisiensi, efektifitas, proporsionalitas, serta fleksibilitas sehingga mampu mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Buleleng.
Sementara, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan masukan terkait dengan banyaknya sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar, baik guru kelas maupun guru bidang studi sehingga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Seperti yang disampaikan Ni Wayan Parlian Dewi, S.Pd, sebagai juru bicara Fraksi.
Fraksi Partai NasDem yang dibacakan, Wayan Edi Parsa, dalam pandangan umumnya berharap dengan adanya penataan perangkat daerah, kedepan diharapkan tingkat pelayanan akan semakin bagus, cepat dan tidak berbelit-belit, serta memberikan pelayanan dengan hati sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa terpuaskan.
Luh Marleni sebagai juru bicara, Fraksi Partai Gerindra dalam pandangannya menyampaikan catatan terhadap pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia, serta distribusi pegawai yang berdasarkan pada kompetensi dan kinerja, sehingga tidak menimbulkan stagnasi pada proses layanan.
Sementara Fraksi Partai Demokrat-PKB menyampaikan perlunya memperhatikan keseimbangan antara rasionalisasi dan struktur organisasi dengan peningkatan kesejahteraan aparatur, sehingga perubahan tersebut tidak menimbulkan keresahan aparatur akibat dari mutasi pejabat tanpa arah yang jelas, seperti yang disampaikan Ketut Janayasa, sebagai juru bicara fraksi.
Selanjutnya dari kesepakatan yang disampaikan para anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Fraksi-Fraksi tersebut, maka pembahasan atas Ranperda perubahan ke Lima atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diharapkan dapat segera dilaksanakan dengan lancar serta menghasilkan regulasi yang nantinya mampu memperkuat kinerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng yang bermuara pada pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng. (Ard/kb)
