Pemkab dan DPRD Tabanan Sepakati KUA-PPAS 2026 dengan Fokus Pertanian Berkelanjutan

TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Tabanan menyepakati kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026.
Kesepakatan itu dicapai setelah Badan Anggaran atau Banggar DPRD Tabanan melakukan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas dua dokumen awal penyusunan APBD 2026 tersebut.
Tindak lanjut dari hasil rapat kerja tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (7/10) dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Penyusunan dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan, dengan tujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien.
Rancangan ini tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabanan 2025–2029 dengan visi Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM).
Dari hasil pembahasan Banggar dan TAPD, pos pendapatan di 2026 ditargetkan sebesar Rp 2,179 triliun lebih atau mengalami penurunan sekitar Rp 57,15 miliar dari APBD 2025.
Sementara pos belanja dirancang sebesar Rp 2,313 triliun lebih atau turun Rp 66,1 miliar dari APBD 2025.
Sedangkan, pos pembiayaan dirancang sebesar Rp 67,83 miliar lebih atau turun Rp 8,94 miliar dengan perbandingan APBD yang sama.
Dalam sambutan di rapat paripurna, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi tahun yang penuh tantangan.
Menurutnya, kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat mengharuskan daerah melakukan penyesuaian terhadap belanja dan pendapatan.
“Langkah penyesuaian ini harus dibarengi dengan inovasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tonggak pembangunan,” katanya.
Dikatakan, prioritas pembangunan tetap berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penyesuaian anggaran diarahkan pada belanja yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Termasuk mendorong efisiensi program prioritas serta inovasi pelayanan publik,” imbuh Sanjaya.
Ia menambahkan, penyesuaian target pendapatan di 2026 akan disikapi dengan efisiensi dan optimalisasi belanja pro-rakyat, serta penguatan inovasi dalam pengelolaan PAD dan investasi daerah.
Selain itu, Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pertanian yang Berkelanjutan masih menjadi tema kegiatan pembangunan sepanjang 2026 mendatang.
Arah kebijakan ekonomi Tabanan difokuskan pada penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi daerah, serta mempertegas posisi Tabanan sebagai daerah agrowisata unggulan berbasis budaya agraris. (c/kb)

















