Sharing Knowledge Atasi Permasalahan di Bali

MATARAM, Kilasbali.com – Sebagai daerah pariwisata, permasalahan sampah menjadi momok tersendiri yang harus segera diselesaikan di Bali.
Menyikapi hal itu, Rombongan Setwan Bali yang dipimpin Kabag Umum Sekwan Bali, I Kadek Putra Suantara mengunjungi pengelolaan sampah di Nusa Tenggara Barat.
Kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, terkait sharing knowledge tentang pengelolaan sampah.
Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Burhan (Borno) mengatakan, saat ini NTB dalam kondisi darurat sampah.
Burhan menjelaskan, konsep penanganan sampah sebelumnya hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Menyikapi hal itu, sejak tahun 2018 di NTB melakukan terobosan NTB Zero Waste. “Sejak dicanangkan, kritik, saran, dan masukan meningkat. Ini artinya ada perhatian masyarakat,” katanya.
Pihaknya juga menuturkan, dari 10 kabupaten/kota yang ada NTB, Pemerintah Provinsi layaknya menjadi pemain yang kesebelas. Permasalahan yang terjadi di kabupaten/kota disampaikan ke provinsi.
Pemprov lanjut dia, juga membentuk Satgas Zero Waste yang bertugas memberi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
“Namun dalam prakteknya, terkadang peran satgas berubah menjadi tukang pengangkut sampah,” tuturnya.
Pihaknya juga menyinggung terkait aplikasi Lestari untuk menyampaikan saran dan masukan.
“Orang-orang sekarang sudah mulai membicarakan sampah. Apalagi TPA Kebon Kongok bakal ditutup pada Desember,” katanya.
Dia menambahkan, saat ini kesadaran masyarakat tumbuh begitu bencana melanda.
“Saat banjir kemarin baru sadar. Kendati demikian, Satgas Zero Waste kami tetap melakukan edukasi dan sosialisasi,” tandasnya.
Pihaknya juga berharap, masyarakat melakukan pemilahan sampah mulai dari jenjang keluarga, sehingga memudahkan dalam pengelolaan.
“Ke depan Bapak Gubernur kami juga akan membuat program Desa Berdaya. Dalam desa itu, salah satu komponen indikator adalah sampah. Juga direncanakan akan diberikan rewards kepada desa yang berdaya,” pungkasnya. (jus/kb)

















