DENPASAR, Kilasbali.com – Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengapresiasi inovasi “Redaksional Umum” Bagian Umum Setda Kota Denpasar yang digagas Kepala Bagian Umum I Nyoman Denny Widya. Hal tersebut disampaikannya Jaya Negara saat menerima audiensi Nyoman Denny Widya, Kamis (19/6) di Denpasar.
Jaya Negara menambahkan inovasi ini sebagai bentuk untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mempermudah pelayanan pada masyarakat. “Kami harapkan inovasi yang digagas Kepala Bagian Umum dapat memotivasi menculnya inovasi untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya mengatakan inovasi “Redaksional Umum” merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Disamping juga inovasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi melalui pengelolaan dan pengintegrasian kegiatan operasional umum. Untuk ruang lingkup inovasi ini mencakup pengelolaan mobilitas kendaraan dinas, aset, lingkungan kerja, penugasan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lainnya.
Lebih lanjut I Nyoman Denny Widya menjelaskan, inovasi ini merupakan terobosan strategis dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Peluncuran inovasi ini sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), SPBE diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Lanjutnya, latar belakang inovasi ini didasarkan pada berbagai permasalahan yang selama ini terjadi di Bagian Umum Setda Kota Denpasar. “Belum adanya sistem kerja dan kebijakan pengelolaan operasional umum yang terstandar dan terintegrasi secara digital menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti keterlambatan layanan kendaraan, ketidakteraturan kebersihan lingkungan kerja, serta ketidakkonsistenan dalam penjagaan keamanan informal,” jelasnya.
Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat membangun sistem kerja yang lebih tertata, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar. “Dengan adanya semangat perubahan kami Bagian Umum Setda Kota Denpasar berkomitmen mendorong transformasi birokrasi menuju era pemerintah digital yang adaptif dan inovatif,” ujarnya. (m/kb)
