TABANAN, Kilasbali.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 lalu.
Apresiasi yang disampaikan Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, itu lebih tertuju pada kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 lalu yang di dalamnya ada peran Bawaslu dengan fungsi pengawasannya.
“Kami lihat kerja sama antar lembaga, baik itu KPU, Bawaslu, dan semua lembaga yang ikut bersinergi kami lihat sudah berjalan dengan baik,” kata Arnawa saat menerima audiensi jajaran pimpinan Bawaslu Tabanan pada Senin (26/5).
Ia berharap, sinergi yang telah terjalin tersebut bisa dipertahankan untuk membangun kelancaran dan keamanan selama berlangsungnya event politik di tingkat kabupaten.
“Saya selaku Ketua DPRD Tabanan memberikan apresiasi kepada Bawaslu dengan tugas-tugasnya yang telah dijalankan selama ini dengan baik,” imbuh Arnawa.
Audiensi itu sendiri memang sengaja diagendakan oleh Bawaslu Tabanan sebagai bentuk koordinasi dan mempererat kerja sama antarlembaga.
Ini seperti yang disampaikan jajaran Bawaslu Tabanan yang dipimpin ketuanya, I Ketut Narta.
Di kesempatan itu, Narta menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Tabanan turut berkontribusi atas suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 lalu.
Salah satu dukungan riil itu adalah dalam bentuk dukungan anggaran. Baik kepada KPU selaku penyelenggara pemilihan maupun Bawaslu selaku pengawasan pemilihan.
Sehingga, momen audiensi saat itu dimanfaatkan Bawaslu Tabanan untuk menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
“Pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, diiringi laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Secara umum, Narta menyebutkan dukungan anggaran yang disetujui pemerintah daerah sebesar Rp 9,1 miliar lebih.
Itu khusus untuk pendanaan selama Pilkada 2024 lalu. Besarnya anggaran itu sudah disepakati ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 9 November 2023.
Narta juga menguraikan beberapa program efisiensi yang beberapa di antarnya meliputi pembayaran honor pokja-pokja yang realisasinya 53,54 persen dari anggaran.
Berikutnya, efisiensi pada pembentukan Badan Pengawas Adhoc yang terealisasi 46,92 persen dan Musyawarah Penyelesaian Sengketa 4,89 persen.
Serta penindakan pelanggaran administrasi 39,88 persen, dan kegiatan Sentra Gakkumdu 25,93 persen.
“Dari total hibah yang diterima, Bawaslu Tabanan menggunakan Rp 7,2 miliar lebih di than anggaran 2024. Sisa dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar lebih telah kami kembalikan ke kas daerah pada 9 April 2025,” pungkas Narta. (c/kb)
