TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menerima hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.
Hasil evaluasi itu diserahkan dalam pertemuan akhir yang berlangsung di ruang rapat Bupati Tabanan pada Senin (5/5).
Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Bali, Heru Tarsila. Ia dan rombongannya diterima langsung oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.
Sekadar diketahui, evaluasi BPKP itu berlangsung selama lebih dari sebulan, sejak 11 Februari hingga 17 April 2025.
Evaluasi itu terfokus pada lima sektor krusial yang berkaitan langsung dengan program pembangunan daerah.
Adapun lima sektor itu antara lain pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan pendidikan, penguatan daya saing pariwisata, dan perbaikan layanan kesehatan.
“Masukan yang kami terima dari BPKP sangat berarti untuk penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Sanjaya usai pertemuan.
Baginya, evaluasi dari BPKP ini merupakan alat kontrol yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Menurutnya, hasil evaluasi yang disusun secara objektif dan teknis dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan dan merumuskan tindak lanjut yang tepat sasaran.
Selain menyampaikan hasil evaluasi, BPKP juga tengah menjalankan sejumlah pengawasan strategis lainnya di Tabanan. Di antaranya, pengawasan fiskal yang bertujuan memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efisien dan akuntabel.
Selanjutnya, pengendalian inflasi untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Tak hanya itu, tim BPKP juga memberikan bimbingan teknis terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. (c/kb)
