TABANAN, Kilasbali.com – Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mewanti-wanti jajaran eksekutif yakni pemerintah kabupaten (pemkab) untuk merealisasikan optimalisasi pendapatan daerah di tahun anggaran 2025.
Arnawa menekankan hal itu saat membuka rapat kerja Komisi III DPRD Tabanan dengan beberapa dinas/badan di lingkungan Pemkab Tabanan pada Rabu (19/3).
Ia menyebutkan, beberapa kebijakan anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat mengharuskan adanya penyesuaian di tingkat daerah.
Beberapa kebijakan itu antara lain efisiensi anggaran hingga terobosan untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Belum lagi realisasi tiket elektronik atau e-ticketing di seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Tabanan hingga potensi pendapatan dari sisi perizinan.
Arnawa menyebut, berlakunya efisiensi anggaran mengharuskan pemerintah daerah melakukan inovasi untuk memungut pajak dan izin usaha. Termasuk penertiban bangunan yang tidak berizin.
“Data perizinan usaha harus selalu diperbarui. Usaha yang belum memiliki izin harus dicarikan solusi, sesuai visi dan misi daerah,” kata Arnawa.
Selebihnya, Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Dharma Putra menyoroti piutang pajak daerah yang mencapai Rp 70 miliar dan belum tereksekusi.
Pihaknya juga mempertanyakan terobosan yang hendak dilakukan Pemkab Tabanan dalam menggarap potensi pendapatan dari kebijakan opsen.
“Harus ada strategi dan kebijakan konkret. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah mutasi kendaraan dari daerah lain agar pajaknya masuk ke Tabanan,” tukasnya.
Selain itu, Komisi III yang membidangi urusan anggaran ini juga menyoroti realisasi penerapan tiket elektronik di objek-objek wisata yang perlu mendapatkan dukungan infrastruktur penunjang.
Sebab, menurut anggota Komisi III, Nyoman Sukanada, penerapan tiket elektronik di objek wisata Tanah Lot sudah berjalan. Hanya saja, infrastruktur penunjangnya masih kurang.
“Terutama fasilitas untuk transaksi nontunai,” beber Sukanada yang juga berasal dari Desa Beraban, tempat objek wisata Tanah Lot berada.
Sementara itu, anggota komisi lainnya yakni Ni Nengah Sri Labantari menganjurkan data jumlah wisatawan domestik dan asing harus dibagikan agar kebijakan promosi wisata lebih terarah.
Selain itu, usulan pembentukan Perumda untuk mengelola DTW juga mengemuka sebagai strategi peningkatan pendapatan.
Sementara itu Kepala Bakeuda, Wayan Kotio menyoroti kendala dalam mencapai target PAD.
“Pajak daerah sudah mencapai 103 persen, retribusi 94 persen, dan dividen sebelas persen melebihi target. Namun, PAD dari sumber lain masih belum tercapai,” jelasnya.
Pihaknya juga sudah melakukan razia gabungan dan bimtek ke desa-desa untuk meningkatkan kepatuhan pajak. (c/kb)
