TABANAN, Kilasbali.com – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) masih menjadi sorotan Komisi III DPRD Tabanan. Komisi yang membidangi urusan keuangan daerah ini bahkan secara spesifik mempersoalkan pengelolaan aset untuk kepentingan peningkatan PAD.
Seperti diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra, pada Rabu (15/1). Ia menilai pengelolaan aset sebagai komponen untuk peningkatan PAD masih belum maksimal.
“Kami tidak melihat progres signifikan dari pemanfaatan aset. Termasuk perencanaan yang jelas. Contohnya aset seperti Bedugul, Tanah Lot, dan perusahaan daerah lainnya belum dikelola dengan optimal,” katanya.
Ia menyebut lahan perkebunan seluas 113 hektar di Kecamatan Pupuan sebagai salah satu contohnya. Aset yang berada di bawah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Santika itu belum terkelola dengan maksimal untuk kepentingan peningkatan PAD.
Politisi yang juga berasal dari Pupuan itu menyebut, retribusi yang diterapkan terhadap pengelolaan aset perkebunan itu masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang sejatinya bisa diperoleh. Sejauh ini, retribusi yang dikenakan untuk pengelolaan aset tersebut besarnya Rp 300 ribu per hektar dalam setahunnya.
“Retribusi ini sudah tidak efektif lagi. Harus ada pola pemanfaatan yang lebih menguntungkan seperti kerja sama dengan skema bagi hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah,” ujarnya memberi contoh.
Aset berikutnya yang dirasa belum tergarap dengan maksimal adalah kawasan wisata Bedugul. Begitu juga penerapan tiket elektronik atau e-ticketing di objek wisata Tanah Lot. Terlebih wacana penerapan e-ticketing itu sudah muncul sejak sepuluh tahun lalu.
“Kami pertanyakan bagaimana pemerintah daerah merespon pengelolaan Tanah Lot. Potensi ini besar tapi belum ada terobosan yang konkret hingga saat ini,” sebutnya.
Karena itu, pihaknya di tingkat komisi akan segera melakukan kunjungan kerja ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait pada awal 2025 ini. Agenda itu hendak dilakukan untuk mendorong optimalisasi potensi PAD Tabanan.
Yang paling penting, pihaknya hendak mengetahui lebih jauh mengenai perencanaan dan pola pengelolaan yang hendak dilakukan terkait aset-aset tersebut.
“Kami mendorong agar pemerintah lebih serius, baik dari sisi pajak, retribusi, maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Setiap potensi harus dikaji untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD,” pungkasnya. (c/kb)
