Ini Penjelasan Dinas Pariwisata Bali Sikapi Bali Jadi Salah Satu Destinasi Tak Layak Dikunjungi
DENPASAR, Kilasbali.com – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun angkat bicara menyikapi adanya pemberitaan di media online bahwa Bali menjadi salah satu dari 15 destinasi yang tidak layak dikunjungi tahun 2025.
Menurutnya, keindahan dan ragam budaya yang dimiliki Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk berlibur ke Pulau Dewata ini. Hal ini pun menjadikan Bali sebagai destinasi wisata paling bahagia di dunia.
Tak hanya itu, Bali yang mengusung tagline ‘Pariwisata Budaya’ juga terus berkembang dengan terbangunnya berbagai destinasi penunjang atau pelengkap lainnya. Baik itu beach club, watersport, taman safari, maupun wisata buatan lainnya. Semua itu sebagai pelengkap dari Pariwisata Budaya Bali.
“Kita mengakui bahwa sejak berakhirnya pandemi Covid-19 terjadi euforia wisatawan untuk berlibur khususnya ke destinasi yang dianggap aman dan nyaman,” ungkapnya di Denpasar.
Dijelaskan, Bali dianggap tempat yang paling aman dan nyaman untuk dijadikan lokasi liburan karena alam Bali yang indah, budaya yang unik serta keramahtamahan masyarakatnya.
Kondisi ini membuat peningkatan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan, bahkan di tahun 2024 baru sampai bulan oktober, sudah mencapai 5,3 juta orang. Akan tetapi jumlah ini masih tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah terjadi di tahun 2019. “Jadi, jika ada isu over tourism, mungkin hal itu tidak seratus persen benar,” tegasnya.
Tjok Bagus membeberkan, terjadinya kemacetan di beberapa titik di Bali, khususnya di Bali bagian selatan ini akibat wisatawan yang datang ke Bali, masih terkonsentrasi di bagian selatan Pulau Bali, khususnya di daerah Jimbaran, Kuta, Legian, Seminyak, dan Canggu.
Akan tetapi masih banyak daerah-daerah di Bali belum banyak dikunjungi wisatawan seperti: Pemuteran, Lovina, Amed, Tulamben, Candidasa dan lain-lain. “Jadi jika Bali disebut over tourism, ini tidak benar, ini hanya kurang meratanya kunjungan wisatawan di Bali,” jelasnya.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari konsentrasi wisatawan menumpuk di bagian selatan, lanjut dia, saat ini pemerintah telah mengeluarkan aturan moratorium pembangunan akomodasi di bagian selatan, sehingga pembangunan akomodasi wisatawan akan diarahkan ke daerah-daerah lain di Bali. Seperti daerah utara di Buleleng, daerah timur di Klungkung, Bangli dan Karangasem, serta dan daerah barat di Jembrana.
Di sisi lain, terkait masalah kemacetan, Pemerintah Provinsi Bali sudah memiliki beberapa program seperti, pembangunan LRT, underpass, serta penyediaan transportasi public yang terintegrasi seperti “Teman Bus”.
“Terkait dengan sampah plastik, sebenarnya sejak tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan aturan untuk pengurangan penggunaan plastic sekali pakai, serta pengolahan plastic berbasis sumber, Jika program ini berhasil, maka diharapkan ke depan, Bali akan terbebas sampah plastic,” tandasnya.
Tjok Bagus juga mengimbau dan mengingatkan semua pihak, baik itu pelaku pariwisata, stakeholder, dan juga seluruh masyarakat Bali untuk bijak dalam bermedia sosial, saring sebelum sharing. Mengingat, pariwisata sangat rentan terhadap isu negatif.
Karena, isu negatif yang diunggah ke media sosial jika viral, maka itu akan berpengaruh terhadap citra pariwisata itu sendiri. Yang juga berdampak pada tingkat kunjungan wisata. Di sisi lain, negara competitor juga terus berbenah.
Tidak menutup kemungkinan mereka juga akan memanfaatkan isu-isu yang didapatkan di media sosial untuk menjatuhkan Bali, sehingga wisatawan merasa tidak nyaman dan mengalihkan libur mereka ke negara lain. (*M/kb)
