MANGUPURA, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta kepada Kabupaten yang belum memiliki Perumda Pangan untuk segera membentuknya.
Hal ini dimaksudkan untuk berkolaborasi ketahanan/ketersediaan pangan antar Kabupaten/ Kota.
Hal itu disampaikan Dewa Indra seusai memberikan paparan, serangkaian Rapat Koordinasi Wilayah TPID Bali Nusra, di Hotel Laguna Nusa Dua, Bali, Jumat, Sukra Umanis, Langkir (15/3).
“Saya minta seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali memiliki Perumda Pangan. Apabila di satu Kabupaten/ Kota kekurangan bahan pokok beras misalnya, bisa bertukar atau membeli dari Kabupaten lain yang ketersediaan berasnya masih aman, sehingga tidak akan terjadi kekurangan stok pangan, dan tidak menyebabkan harga yang tinggi. Hal ini penting untuk menjaga inflasi agar tetap stabil”, ungkap Sekda Dewa Indra.
Selain itu, lanjut dia keberadaan Perumda Pangan bertujuan untuk menyerap hasil pertanian dari masyarakat setempat, sehingga selain stok pangan aman, perekonomian masyarakatnya juga akan berputar secara sehat.
Terkait Rapat Koordinasi Wilayah Bali Nusra bertema ‘Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/ Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Bali Nusra’, Dewa Indra menegaskan bahwa hal ini merupakan komitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Kemudian, memperkuat lembaga-lembaga pangan ekonomi lokal, dan mendorong kerja sama lintas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mengingat betapa pentingnya stabilitas harga pangan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan global,” lanjutnya.
Dijelaskannya lagi, bahwa pada bulan Februari tahun 2024 ini, inflasi di Bali tercatat 2,98% (yoy) dan secara bulanan Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm).
Kendati demikian, untuk inflasi yoy, angka ini masih dalam range target inflasi yaitu 2,5±1%.
“Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari sinergi yang baik antar stakeholder melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengimplementasikan kerangka strategi 4K yakni, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif,” pungkasnya. (m/kb)
