BADUNG, Kilasbali.com – Di penghujung Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 yang digelar Kementerian PANRB di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Rabu (6/12).
Ketiga penghargaan tersebut yaitu raihan Pemerintah Provinsi Bali atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023 dan dua penghargaan lainnya dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) .
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka, Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha dan Plt.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM di tahun 2023. Anas berharap peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan predikat WBK/WBBM tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Dari hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi pemerintah, dalam sambutannya menyampaikan meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan. Wapres juga menambahkan bahwasannya pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.
“Menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “BAIK” ke atas semakin meningkat. Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Untuk diketahui dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.
Acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience. RBXperience meliputi kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi, serta coaching clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan kementerian/lembaga di level meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB di instansinya.
Turut hadir pada kesempatan pagi ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Pj. Gubernur Bali, S.M.Mahendra Jaya, Jajaran Forkompimda Provinsi Bali serta Gubernur, Bupati/ Walikota peraih penghargaan. (m/kb)
