DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan program prioritas dan program pendukung yang perlu percepatan, pemantapan, dan penyelesaian pada tahun 2022.
Menurutnya, program yang perlu percepatan, antara lain: pertama, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali bagi Krama Bali, pasar tradisional, pasar modern, usaha jasa pariwisata, perdagangan antardaerah, dan ekspor;
kedua, sistem pertanian organik, kelautan dan perikanan, peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian; ketiga, pembangunan sentra-sentra produk pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat; keempat, penggunaan keyboard aksara Bali, metode pembelajaran secara hybrid, penggunaan buku ajar Agama Hindu Dresta Bali; kelima, pengembangan sistem dan aplikasi layanan kesehatan terintegrasi se-Bali; keenam, pelaksanaan sistem keamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat/SIPANDU BERADAT;
ketujuh, tata kelola pariwisata; kedelapan, pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pembangunan TPS3R dan TPST; kesembilan, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut; dan kesepuluh, pemanfaatan energi bersih dari hulu sampai hilir, energi baru terbarukan, dan pembangunan infrastruktur energi bersih.
Menurutnya, program yang perlu pemantapan, antara lain: pertama, pemanfaatan produk arak Bali dan garam Bali, penggunaan busana adat Bali, kain endek/kain tenun tradisional Bali; kedua, mutu dan daya saing pendidikan; ketiga, pengembangan industri herbal tradisional; keempat, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; kelima, penggunaan aksara Bali secara lebih massif; keenam, pelindungan tari sakral, pelindungan pura, pratima, dan simbol-simbol keagamaan; ketujuh, pariwisata berbasis budaya dan berorientasi kualitas; dan kedelapan, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
Selanjutnya program yang harus diselesaikan adalah pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, antara lain: pertama, pembangunan pelindungan Kawasan Suci Besakih; kedua, pembangunan jalan shortcut titik 7 dan 8; ketiga, Pelabuhan Sanur Denpasar, Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan; keempat, pembangunan sungai buatan Unda/normalisasi Tukad Unda; dan kelima, pembangunan bendungan Sidan di Badung dan bendungan Tamblang di Buleleng. Selain itu, harus diselesaikan program infrastruktur jaringan teknologi komunikasi, Bali Smart Island, dan digitalisasi sektor publik.
“Penyelesaian program spesifik: pertama, percepatan penyelesaian aset-aset Pemerintah Provinsi Bali; dan kedua, penyelesaian sertifikat lahan untuk warga eks transmigran Timor Timur,” katanya. (jus/kb)
