DENPASAR, Kilasbali.com – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di Hotel Pullman, Kuta, Kamis (7/10/2021).
Rapat monev GWPP yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri itu menghadirkan perwakilan unit kerja terkait dari seluruh provinsi. Menggunakan pola hybrid, sebagian hadir secara langsung dan yang lain mengikuti secara online dari kedudukan masing-masing.
Cok Ace menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan di Daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat GWPP yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah beranggotakan 5 unit kerja yatu bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan. Disebutkan olehnya, Gubernur Bali telah melaksanakan amanat UU tersebut dengan membentuk perangkat GWPP Pemprov Bali yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Pada bagian lain, Guru Besar ISI Denpasar ini juga menambahkan, pembangunan Bali memprioritaskan konservasi alam, manusia dan budaya sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Masih dalam sambutan singkatnya, Wagub Cok Ace menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri yang mengadakan pertemuan di Pulau Dewata. Hal ini tentunya memberi sumbangsih pada upaya pemulihan sektor pariwisata yang terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19.
Ditambahkan olehnya, saat ini jajarannya sedang mempersiapkan pembukaan Bali untuk wisatawan manca negara. Ia menginformasikan bahwa sebagian besar industri pariwisata di Bali telah dilengkapi sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability). “Sertifikat CHSE memberi jaminan kepada wisatawan tentang pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan,” bebernya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementarian Dalam Negeri Safrizal ZA mengingatkan agar perangkat GWPP di tiap provinsi benar-benar membantu gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian, tugas tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik. (rl/kb)
