GIANYAR, Kilasbali.com – Limbah medis yang dibuang di kelurahan Bitera Gianyar, sudah tergambar. Namun persoalannya, bukan sekedar siapa pelakunya, namun juga telah menunjukan lemahnya sistem perizinan dan pengawasan yang selama ini dijalankan oleh instansi terkait. Hal ini pun menjadi sorotan kalangan dewan, disaat isu lingkungan yang selalau menjadi momok.
Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putera yang sejak awal mengawal kasus ini mengatakan, pihaknya melihat ada sesuatu yang salah ataupun cenderung ke arah pembiaran terkait adanya limbah medis yang dibuang sembarangan ini.
Di tengah isu lingkungan yang menjadi perhatian banyak pihak ini, limbah medis ini seharusnya juga menjadi perhatian serius.
“Di Gianyar ini banyak ada rumah sakit, klinik maupun praktek mandiri. Bagian pengelolaan sampah medisnya apakah sudah sesuai aturan. Saya ragukan itu, malahan izin praktek paramedisnya patut dipertanyakan pula,” sorotnya saat ditemui Minggu (13/6/2021).
Karena itu, balajar dari temuan sampah medis ini, pihaknya berharap instansi terkait tidak kecolongan lagi. Karena permasalahan sampah medis di Kabupaten Gianyar akan tetap menjadi perhatian serius semua pihak.
Apalagi dari pantauannya, tempat pembuangan sampah medis milik praktek pribadi masih belum jelas, dan cenderung main titip ke RSU Sanjiwani.
“Padahal dari pihak rumah sakit pun belum ada melakukan kerjasama dengan praktek pribadi,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Gianyar ini.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Gianyar dr Ida Komang Upeksa mengatakan beberapa waktu lalu, meskipun terduga pelaku adalah oknum tenaga kesehatan, namun karena kegiatannya (praktik) di luar tugas, maka bukan menjadi kewenangan RSUD Sanjiwani.
“Kalau ada di dalam rumah sakit ya kami, kalau sampahnya di luar itu ranah DLH,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Selain itu terkait menitip sampah medis di RSUD Sanjiwani seperti aktivitas yang dilakukan oleh terduga pelaku pembuang limbah medis, dr Upeksa menegaskan sesuai dengan manajemen limbah medis, penghasil limbah medis mengelola sendiri limbah medis yang dihasilkan.
Sehingga tidak boleh ada istilah membawa limbah medis dari luar ke RSUD Sanjiwani untuk dititip.
“Sementara ini RSUD belum membuka kerja sama dengan siapapun untuk bisa menggunakan fasilitas pengolahan limbah medis di RS,” ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar, Ni Made Mirnawati, Minggu (13/6/2021) mengatakan pihak DLH hanya mengeluarkan rekomendasi untuk TPS B3 sesui peraturan Mentri Lingkungan Hidup nomer: P.56/menlhk-sekjen/2015.
“Yang kita keluarkan hanya rekomendasi lingkungan terhadap TPS B3. Untuk kelengkapan izin TPS B3 Niki lokasinya di masing-masing penghasil sampah/limbah B3,” terangnya.
Disebutkan dalam peraturan menteri, pengelolaan sampah medis, pengurangan, pemilahan, penyimpanan merupakan tanggung jawab penghasil sampah medis.
“Kewenangan untuk pemberian ijin TPS B3 rekomendasi ada di DLH. Terkait data kemana sampah medis milik praktek pribadi di buang, akan dikoordinasikan oleh dinkes,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya pun akan menyurati organisasi profesi. Karena data terkait kemana limbah medis milik pribadi dibuang ada di diprofesi itu.
“Melalui organisasi profesi (IDI, IBI, ikatan perawat) karena mereka yang punya datanya. Kami akan surati lewat organisasi profesi,” pungkasnnya. (ina/kb)
