DENPASAR, Kilasbali.com – Tim kuasa hukum Jerinx menyerahkan memori banding di Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat (11/12/2020). Memori banding ini setebal 72 halaman dengan catatan notulensi persidangan atau Perbatim.
“Perbatim ini kami lengkapi karena dalam putusan hakim tingkat pertama di PN Denpasar, kami melihat ada banyak keterangan-keterangan ahli, keterangan saksi, yang tidak dimasukkan,” sebut Kuasa Hukum Jerinx, I Wayan Gendo Suardana.
Menurut Gendo, yang dimasukkan pertimbangan hukum hanya yang memberatkan terdakwa. Dan hal-hal yang meringankan dalam satu pokok bahasan atau dalam satu materi misalkan, itu hanya yang memberatkan. Yang meringankan dibuang.
“Di catatan-catatan itu akhirnya kami lampirkan perbatim notulensi persidangan, karena di berita acara di putusan itu beberapa keterangan penting tidak masuk,” paparnya.
Gendo memberi contoh, misalkan antara hubungan konseptual IDI dan WHO, yang bisa kemudian dimaknai bahwa IDI adalah kacung WHO dalam konteks IDI c.q. anggota-anggota IDI menjalankan rekomendasi WHO untuk wajib rapid test, prosedur wajib rapid test yang kemudian bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia yang harusnya prioritas mengutamakan keselamatan pasien tapi itu kemudian diabaikan dan mengutamakan prosedur rapid test.
“Di dalam pertimbangan hakim, keterangan misalkan dr. Widiasa yang menyatakan bahwa SOP wajib rapid test berasal dari WHO hilang, kemudian beberapa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ada hubungan konseptual IDI dengan WHO hilang, sehingga kemudian pertimbangan hakim menyatakan Jerinx mengatakan IDI kacung WHO itu bukan fakta itu seolah-olah menjadi fitnah,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan beberapa keterangan yang menguntungkan untuk Jerinx banyak dihilangkan. Misalnya Jerinx tidak pernah punya rasa benci kepada dokter, itu tidak masuk.(sgt/kb)
