DENPASAR, Kilasbali.com – Pilkada Serentak Tahun 2020 mulai memasuki tahapan debat antar kandidat. Diawali oleh KPU Kota Denpasar, yang menggelar Debat Terbuka Pertama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 pada Sabtu (10/10/2020), di Grand Inna Bali Beach, Denpasar.
Debat terbuka Pilkada 2020 yang mengangkat tema “Ngulati Denpasar Santhi” kali ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan debat sebelumnya, karena berlangsung ditengah pandemi covid-19.
Tidak ada yel-yel ataupun sorak-sorai pendukung tiap pasangan calon (paslon). Debat kali ini berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Didalam ruangan, panitia hanya mengizinkan diisi maksimal 20 orang saja.
Pada debat ini, paslon nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara-Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) dan paslon nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kerta Negara (Amerta) menjawab dengan baik berbagai pertanyaan. Hingga pada puncak debat terbuka, dimana setiap paslon saling melempar pertanyaan.
Terkait pertanyaan yang dilemparkan Jaya-Wibawa kepada kubu Amerta perihal bantuan atau hibah yang tidak bisa diberikan secara berturut-turut dalam setahun, Amerta menyampaikan bahwa bantuan berupa suntikan dana merupakan kebutuhan dari setiap banjar.
“Ogoh-ogoh itu (ada) setiap tahun. Anak-anak membutuhkan minimal Rp 15 juta sampai Rp 20 juta untuk membuat ogoh-ogoh. Kita tidak mau membebankan ini kepada orangtuanya atau kebetulan memang kurang mampu,” katanya.
Menurutnya, Denpasar mengalami pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor pariwisata. Sehingga bantuan itu harus ada.
“Desa Adat selalu mendapat bantuan Rp 300 juta, begitu juga kita memberikan insentif kepada pengurus banjar. Kita harapkan dari pengurus banjar ini tumbuh semangat untuk membangun ekonomi rakyat khususnya di banjar. Hal ini karena daya saing kedepan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi setelah pandemi Covid-19 tentu harus diimbangi dengan daya saing masyarakatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, hal itu dilakukannya sebagai langkah antisipasi agar Bali, khususnya Denpasar, tidak seperti Jakarta dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, jalan-jalan besar, gedung banyak, tapi minim masyarakat lokal.
“Ini yang perlu diantisipasi supaya bisa seperti di Singapura. Walaupun sebanyak 60 persen penduduknya pendatang tapi mereka mempunyai daya saing. Di sini ada keberpihakan,” katanya.
Di sisi lain, berkenaan dengan pemulihan ekonomi Paslon Jaya Wibawa menyatakan adanya deflasi hingga minus 0,16 yang artinya daya beli masyarakat sudah menurun mendorong pihaknya mencetuskan tiga program unggulan.
“Kami sangat sadar deflasi kita sekarang minus 0,16 artinya daya beli masyarakat sudah menurun. Untuk itu, ada tiga program unggulan bagi masyarakat yang berdampak, terkena PHK dan dirumahkan,” katanya.
Pada program pertama Paslon Jaya Wibawa akan menyiapkan berbagai pelatihan yang akan bekerja sama dengan inkubator-inkubator bisnis di Kota Denpasar. Program kedua setelah pelatihan, pihaknya akan menyiapkan modal bagi masyarakat tersebut. Dan program ketiga akan disiapkan aplikasi untuk memasarkan produk-produk hasil daripada yang terdampak ini secara online.
“Minimal semua PNS akan kami wajibkan untuk membeli hasil produk tersebut nantinya,” sebutnya.(sgt/kb)
