GIANYAR, Kilasbali.com – Ketua Fraksi Gerindra-PKPI DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turun mendata keluarga miskin di Kabupaten Gianyar tanpa dibekali pengalaman dan keahlian khusus sebagai surveyor. Pihaknya khawatir hal tersbeut berpotensi disalahkan jika outputnya tidak sesuai harapan masyarakat.
“OPD ini tidak memiliki pengalaman maupuan keahlihan sebagai surveyor, terlebih mendata KK Miskin. Ini berpotensi pada penilaian subjektif. Banyak keluhan para staf OPD yang kami terima. Menilai kondisi atap dan tembok rumah pun mereka tidak yakin. Karena tidak memiliki batasan jelas untuk menilainya,” terangnya, Kamis (3/10/2019).
Menurutnya, dari laporan yang diterimanya, masing-masing OPD membentuk tim dan menurunkan sebanyak 20 orang. Bahkan, yang turun ke lapangan bukan hanya staf, tetapi para pejabat-pejabatnya, dan pendataan yang dilakukan ini justru meninggalkan pekerjaan pokoknya di kantor.
“Turunnya tim dari OPD ini bukan jaminan data yang didapat pemerinah akan valid. Justru sebaliknya bisa tambah kacau. Buktinya sejumlah staf OPD harus bolak balik menemui masyarakat karena pendataannya dinilai kurang lengkap,” kata politisi asal Sampiang Gianyar ini.
Dikatakannya, jika pelibatan OPD ini bertujuan untuk efisiensi waktu, Ngakan Putra justru menilai menjadi pemborosan waktu dan tidak etis. Sebab hal ini justru mengganggu jalannya proses pemerintahan, karena yang turun ke lapangan mencapai 20 orang. “Proses pengumpulan data tidak menghabiskan waktu dua atau tiga jam, tetapi sampai satu hari penuh,” pungkasnya. (ina/kb)
