TABANAN, Kilasbali.com-Pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Bali akan berakhir jumat (14/12/2018). Pelaksanaan pemutihan ini yang dimulai dari 13 agustus hingga 14 desember 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 55 tahun 2018 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Dimana pemutihan ini guna merangsang kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga pada tahun berikutnya akan menjadi wajib pajak kategori lancar. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta memperbaiki dan penyempurnaan database kendaraan bermotor.
Menjelang satu hari berakhirnya masa pemutihan ini, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali lewat Kantor Unit Pelayanan Teknis Kabupaten Tabanan optimis mencapai target pajak kendaraan bermotor lewat program pemutihan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pelayanan PKB dan BBNKB, Drs I Gede Ketut Suadnyana Mahardika.
Menurut Suadnyana, dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan ini KUPT Tabanan optimisi mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diberikan oleh Dispenda Propinsi Bali. Berdasarkan data sampai hari rabu (12/12/2018) jumlah penerimaan pajak PKB sebesar 100.191.411.800 dari target 106.442.826.102. “Kita di KUPT Tabanan optimis bisa mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diberikan oleh Dispenda Propinsi,”ungkapnya, kamis (13/12/2018).
Ditambahkan dengan adanya program pemutihan ini masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor baik motor dan mobil terus meningkat perhariny. Menurutnya puncak membludaknya masyarakat yang datang untuk membayar pajak dimulai dari hari senin (10/12/2018) kemarin. “Jumlahnya terus meningkat perhari, puncaknya mulai hari senin kemarin masyarakat membludak datang, mungkin karena program pemutihan ini mau berakhir atau karena mereka baru sempat untuk membayar pajak,” tambahnya.
Dikatakan dengan diberikan kebijakan kurang lebih hampir 4 bulan, masyarakat banyak yang antusias untuk membayar pajak, karena lewat pemutihan ini kalau ada tunggakan masyarakat tidak dikenakan denda. Kalau tidak ada pemutihan ini maka kalau ada yang telat membayar pajak kendaraannya maka akan diekenakan denda sebesar 25 persen. “Kalau tidak ada pemutihan ini maka kalau ada yang telat bayar pajak kendaraanya akan dikenakan denda sebesar 25 persen. Jadi dengan pemutihan ini masyarakat terbantu karena nanti tidak dikenakan denda hanya membayar sesuai biaya pajaknya,” jelasnya.
Dirinya menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan peluang program pemutihan ini meskipun hanya tersisa lagi satu hari yang akan berakhir jumat (14/12/2018). “Kami himbau agar masyarakat memanfaatkan program ini meskipun hanya tersisa lagi satu hari lagi. Kalau setelah program ini berkahir kalau ada yang telat maka akan dikenakan denda,” himbaunya. (*KB).
