TABANAN, Kilasbali.com – Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi juga berdampak pada penyediaan ribbon atau tinta khusus yang digunakan untuk mencetak e-KTP. Pasalnya hingga bulan September ini, persediaan ribbon terbatas dan masih tersisa hanya 50 buah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pun akhirnya memprioritaskan pencetakan e-KTP untuk yang sudah print ready record.
“Sementara untuk yang rusak atau hilang, masa berlaku habis itu kami layani belakangan, yang diutamakan adalah mereka yang sama sekali belum pernah melakukan pencetakan e-KTP,” ucap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, IGA Rai Dwipayana, Senin (24/9/2018).
Dikatakannya, selama ini pihak Disdukcapil Tabanan telah gencar melakukan perekaman maupun mencetak e-KTP. Dengan kata lain mencetak semua e-KTP warga yang sudah melakukan perekaman data. Imbasnya, tinta cepat habis. Meski demikian, untuk perekaman disampaikan Rai Dwipayana sudah melebihi target, hanya saja untuk pencetakan baru sampai angka 85 persen. “2019 ditargetkan semua sudah dicetak, tergantung ribbon. Saat ini masih tersedia, tetapi terbatas, rencananya perubahan tepatnya bulan oktober akan beli ribbon. Karena kami perkiraan awalnya akan mencukupi sampai akhir tahun, ternyata permohonan perekaman membludak,”pungkasnya.
Disisi lain, penyedian 10 mesin cetak yang akan didrop ke masing-masing kecamatan, dikatakan Rai telah siap dan akan segera didistribusikan. Begitupun nantinya juga untuk penyediaan tinta ribon. “Target kami 2019 sudah tuntas,” ucapnya.
Sementara disinggung tentang, rencana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mengambil tindakan tegas kepada penduduk dewasa dengan usia di atas 23 tahun yang belum juga melakukan perekaman data KTP elektronik atau e-KTP hingga akhir tahun 2018 akan dilakukan pemblokiran sebagai bentuk sanksi, dikatakan Rai sejauh ini belum ada surat resmi yang turun ke daerah. Meski demikian pihaknya akan segera meneruskan informasi tersebut jika memang sudah ada surat resmi. (*KB).
