Politik
-
Rapat Paripurna DPRD Bali, Koster Jawab Pandangan Fraksi soal Raperda Perubahan APBD Bali 2025
DPRD Bali kembali menggelar rapat paripurna di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Senin (28/7). Rapat kali ini dengan agenda mendengarkan…
Selengkapnya » -
DPRD Tabanan Tunggu SK Mendagri Soal PAW Mendiang Gindera
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, memastikan pergantian antarwaktu (PAW) anggota Fraksi Golkar sudah berproses.
Selengkapnya » -
Jelang Purnatugas Awal Agustus 2025, Sugiarta Pamit ke Ketua DPRD Tabanan
Sekretaris DPRD Tabanan, I Made Sugiarta, akan purnatugas pada awal Agustus 2025 mendatang.
Selengkapnya » -
RPJMD 2025-2029 Sah, Fraksi DPRD Sampaikan PU Raperda APBD Perubahan Tahun 2025
Dalam Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana, DPRD Kabupaten Gianyar menyetujui dan menetapkan RPJMD Kabupaten Gianyar menjadi…
Selengkapnya » -
Pandangan Fraksi DPRD Bali Terkait Perubahan APBD 2025
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan strategis dan…
Selengkapnya » -
Komisi IV Terima 26 Aduan Calon Murid Terpental dari SPMB 2025/2026
Meski tahapan pendaftarannya sudah berakhir, Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 untuk jenjang SMA/SMK masih menjadi perhatian…
Selengkapnya » -
Komisi III DPRD Tabanan Dorong Percepatan
Komisi III DPRD Tabanan mendorong percepatan pembentukan tim siber pendapatan untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dorongan itu ditekankan…
Selengkapnya » -
Ini Rancangan Perubahan APBD 2025 di Gianyar
Dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 20 Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 3,28…
Selengkapnya » -
Komisi IV Dorong Tes Psikologi Bagi Pengasuh Seluruh Panti Asuhan di Tabanan
Komisi IV DPRD Tabanan mendorong adanya pemeriksaan atau tes psikologi terhadap pengasuh pada seluruh panti asuhan di Tabanan.
Selengkapnya » -
DPRD Tabanan Minta Pemerintah Buat Batas Waktu untuk Tindak Pelanggaran Tata Ruang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan melalui Komisi I dan II meminta pihak eksekutif membuat batas waktu penyelesaian masalah tata…
Selengkapnya »
