
TABANAN, Kilasbali.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati sebelas rancangan peraturan daerah (ranperda) yang masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Sikap ini terungkap dalam rapat paripurna internal DPRD Tabanan yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, dengan agenda penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap evaluasi Propemperda 2026 dan rencana di 2027.
Belasan aturan baru tersebut mencakup berbagai sektor prioritas, mulai dari penyelenggaraan pendidikan, pengembangan ekonomi kreatif, hingga rencana induk kepariwisataan daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, menyampaikan bahwa sebelas ranperda tersebut merupakan hasil penyelarasan dan rapat kerja Bapemperda bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan pada 10 November 2026 lalu.
“Adapun sebelas ranperda yang diusulkan untuk dibahas pada 2027 meliputi Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, APBD 2028, Perubahan APBD 2027, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026,” jelas Eddy Nugraha Giri.
Selain itu, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028–2045.
Ranperda lainnya antara lain Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Ranperda Perbekel dan Perangkat Desa, serta Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Di samping menyepakati program pembahasan pada 2027, rapat paripurna tersebut juga memaparkan capaian evaluasi Propemperda Tahun 2026.
Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2025, awalnya terdapat tujuh Ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda 2026.
Dalam pelaksanaannya, Bapemperda DPRD Tabanan berhasil menyelesaikan pembahasan lima ranperda dari target awal, sekaligus menuntaskan pembahasan delapan ranperda tambahan di luar daftar Propemperda 2026.
“Dari tujuh Ranperda tersebut, sebanyak lima Ranperda telah dibahas. Sementara itu, terdapat delapan Ranperda di luar Propemperda Tahun 2026 yang telah dibahas,” pungkasnya. (c/kb)

















