
TABANAN, Kilasbali.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan Daerah Tujuan Wisata (DTW) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu menjadi salah satu catatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Internal dengan agenda Laporan Banggar atas Pembahasan Ranperda APBD 2027 yang digelar dan dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, pada Senin (16/11).
Dorongan optimalisasi sektor pariwisata dan penataan aset daerah tersebut menyasar pada penyelesaian kendala pengelolaan, penataan pemanfaatan aset, serta penyusunan kajian komprehensif agar kawasan wisata dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
Langkah ini dipadukan dengan kebijakan optimalisasi pajak, retribusi daerah, digitalisasi layanan pendapatan, penguatan basis data, hingga sinergi pemungutan pajak tanpa mengganggu iklim investasi.
Sekretaris DPRD Tabanan sekaligus Sekretaris Banggar, I Wayan Budi Artana, menyampaikan bahwa peningkatan efektivitas pemungutan pendapatan daerah memerlukan koordinasi yang solid antardinas terkait demi memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” ujar Budi Artana saat membacakan laporan Banggar.
Ia membeberkan, penyesuaian struktur APBD 2027 menetapkan target Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,13 triliun lebih, atau mengalami penurunan Rp 43,99 miliar lebih dibandingkan APBD 2026 senilai Rp 2,18 triliun lebih.
Sementara itu, Belanja Daerah disepakati sebesar Rp 2,11 triliun lebih, berkurang Rp 137,80 miliar lebih dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,25 triliun lebih.
Perubahan besaran angka tersebut disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
“Untuk mengakomodasi pemutakhiran data dan dinamika kebijakan keuangan daerah,” terang Budi Artana.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 berpedoman pada RKPD serta KUA-PPAS 2027.
Selain itu, adanya penyesuaian alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk menyelaraskan penganggaran kegiatan secara cermat.
“Di samping itu, penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat perlu diikuti dengan sinkronisasi penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah sesuai peruntukan dan petunjuk teknis yang berlaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, Banggar menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi yang terus terjalin antara eksekutif dan legislatif agar perencanaan pendapatan serta belanja daerah dapat disusun secara realistis sesuai kondisi faktual di lapangan.
“Khususnya dalam menyelaraskan target pendapatan, realisasi anggaran, dan prioritas belanja daerah,” kata Budi Artana.
Pada 2027, Pemkab Tabanan mengusung tema pembangunan “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan” yang diselaraskan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM).
Kebijakan ini berfokus mengembangkan rantai nilai (value chain) produk hulu-hilir di daerah. “Serta peningkatan daya saing produk berbasis potensi daerah,” tambahnya.
Melalui pengalokasian anggaran yang efektif dan akuntabel, APBD 2027 dirancang menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pemanfaatan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung kesinambungan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Budi Artana.
Banggar DPRD Tabanan turut mengingatkan agar pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan program prioritas, termasuk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan aspirasi reses warga dengan mempertimbangkan urgensi serta pemerataan pembangunan.
Secara prinsip, rapat paripurna itu menyetujui pembahasan Ranperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. (c/kb)

















