TABANAN, Kilasbali.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan menyalurkan dana bantuan penanganan pascabencana senilai Rp 2,452 miliar hamper sepanjang 2026.
Anggaran sebesar itu ditujukan untuk memulihkan 122 kejadian bencana yang merusak hunian masyarakat serta fasilitas umum di wilayah Tabanan.
Penyaluran dana pemulihan ini didasarkan pada tahapan asesmen dan verifikasi kelayakan kerusakan di lapangan.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Tabanan Dewa Gede Anta Kusuma menyampaikan, penerima manfaat mencakup fasilitas publik yang digunakan warga hingga rumah pribadi milik keluarga terdampak musibah.
“Total realisasi mencapai Rp2,452 miliar untuk 122 kejadian. Bantuan diberikan sesuai hasil verifikasi dan ketentuan penanganan pascabencana,” ujar Dewa Anta pada Rabu (11/11).
Dari total realisasi bersih tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk pemulihan rumah warga yang hancur atau rusak diterjang bencana.
Sebanyak Rp 1,410 miliar disalurkan kepada 49 keluarga penerima bantuan, yang terbagi dalam dua tahap penyaluran senilai Rp 775 juta bagi 22 kejadian dan Rp 635 juta untuk 27 kejadian.
Sementara itu, untuk sektor perbaikan fasilitas umum dan kelompok masyarakat, BPBD Tabanan mengucurkan anggaran senilai Rp 1,052 miliar guna menangani 74 titik kerusakan.
Anggaran ini disalurkan masing-masing sebesar Rp 680 juta untuk 43 kejadian serta Rp 372 juta bagi 31 lokasi fasilitas publik.
Akumulasi pencairan fisik di lapangan sejatinya mencatatkan angka Rp 2,462 miliar untuk 123 kejadian.
Namun, terdapat pengembalian kas sebesar Rp 10 juta atas satu kejadian, sehingga total realisasi bersih tercatat Rp 2,452 miliar untuk 122 titik penanganan.
Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Tabanan dipastikan masih akan berlanjut.
Saat ini terdapat 18 titik penanganan susulan senilai Rp 499 juta yang telah merampungkan proses pendataan dan diusulkan pencairannya ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan.
Pengajuan susulan tersebut meliputi 13 lokasi perbaikan fasilitas umum warga dengan nilai Rp 384 juta, serta 5 unit perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana senilai Rp 115 juta.
“Yang masih dalam proses sebanyak 18 kejadian dengan total nilai Rp499 juta. Pengajuan pembayarannya sudah diproses ke Badan Keuangan Daerah,” jelas Anta Kusuma.
Terkait mekanisme pembiayaan, Anta Kusuma menerangkan bahwa alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penanganan bencana secara administratif dikelola langsung oleh Bakeuda Tabanan.
Pihak BPBD Tabanan berperan sebagai instansi fasilitator di lapangan yang melakukan pendaftaran, pendataan teknis, dan verifikasi kebutuhan warga.
“Anggaran BTT, DPA ada di Bakeuda, kami di BPBD tidak pegang DPA nya, artinya kami sifatnya hanya memfasilitasi,” tandasnya. (c/kb)
