TABANAN, Kilasbali.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan hingga kini masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Bali sebelum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Diskes) Tabanan.
Hasil audit terhadap nilai kerugian tersebut akan menjadi pintu awal untuk menuntaskan pemeriksaan perkara penyelewengan dana operasional yang sempat menyita perhatian publik.
Kepala Kejari (Kajari) Tabanan Medie mengonfirmasi bahwa penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan dan minum (mamin) tahun 2023–2025 tersebut terus berjalan.
Pihaknya memastikan proses hukum tetap terarah meski penetapan pihak bertanggung jawab belum diumumkan.
“Ini masih tunggu hasil audit kerugian negera,” ujar Medie usai menghadiri persidangan di DPRD Tabanan pada Senin (21/9) lalu.
Untuk melengkapi berkas perkara penyidikan umum, tim jaksa penyidik telah meminta keterangan dari puluhan orang saksi.
Saksi-saksi yang diperiksa berasal dari jajaran internal Diskes Tabanan, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Inspektorat Daerah, hingga beberapa pihak terkait lainnya dengan jumlah keseluruhan mencapai 43 orang.
“Keterangan-keterangan saksi ini akan kami jadikan petunjuk untuk memperdalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Tabanan,” terang Medie.
Saat dikonfirmasi mengenai tenggat waktu penetapan tersangka dalam kasus ini, Medie menegaskan pengumuman resmi akan langsung disampaikan begitu hasil perhitungan BPKP rampung.
“Setelah hasil perhitungan kerugian keluar dari BPKP. Kami segera akan umumkan,” tegasnya.
Perkara ini sebelumnya mengemuka setelah Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan menggelar penggeledahan di Kantor Diskes Tabanan pada Agustus 2026 lalu.
Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan 126 berkas dokumen, telepon seluler, satu unit laptop, serta uang tunai senilai Rp 8,012 juta dari salah seorang pegawai.
Dugaan praktik korupsi di instansi pelayanan kesehatan tersebut disinyalir berawal dari penyusunan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif untuk pos pengeluaran BBM, pelumas, dan konsumsi mamin. (c/kb)
