100 Pejabat Tabanan Ikuti Diklat Bela Negara dan Dilarang Pegang HP Selama di Barak
TABANAN, Kilasbali.com – Sebanyak 100 pejabat struktural Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan secara resmi mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Diklat Bela Negara di Rindam IX/Udayana pada Senin (7/9).
Selama menjalani diklat, seluruh pejabat yang menjadi peserta dilarang keras membawa atau menggunakan gawai berupa handphone (HP) selama berada di dalam barak.
Pembatasan akses komunikasi digital ini diberlakukan agar para abdi negara fokus mengikuti seluruh rangkaian Diklat Bela Negara secara maksimal.
Aturan pembatasan penggunaan gawai ini menjadi warna tersendiri sekaligus tantangan fisik bagi para pejabat eselon II dan III yang terbiasa mengendalikan birokrasi lewat ketukan layar.
Di tengah kehidupan barak, para birokrat paruh baya ini dipaksa beradaptasi dengan kesunyian tanpa internet demi membangun kedisiplinan kelompok yang pekat.
Untuk mencegah lumpuhnya roda pemerintahan selama isolasi digital tersebut, seluruh pejabat bersangkutan telah dibebastugaskan sementara waktu dari tugas kedinasan.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menegaskan bahwa delegasi pelayanan publik langsung ditarik ke jajaran sekretaris hingga staf di bawahnya.
“Tugas dan pelayanan pemerintah tetapi dilayani oleh sekretaris dinas, kepala bidang, kasi, dan ASN lainnya,” ucap Sanjaya usai menghadiri pembukaan Diklat Bela Negara di Lapangan Rindam IX/Udayana tersebut.
Menurutnya, langkah mengirim pejabat masuk barak tentara ini merupakan implementasi arahan dari jajaran kementerian pusat saat masa orientasi kepala daerah atau retreat beberapa tahun lalu.
Kepatuhan dan ketepatan waktu dinilai sebagai modal mutlak bagi aparat dalam melayani tuntutan hidup puluhan ribu warga di sepuluh kecamatan wilayah Tabanan yang kian kompleks.
“Kalau sudah disiplin. Saya yakin ASN Tabanan akan melayani masyarakat dengan lebih baik dan maju di tengah kompleksnya perkembangan zaman,” sebutnya.
Pemberangkatan aparatur sipil negara ke barak militer ini tercatat sebagai program perdana yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Bali.
Merujuk pada asas keberlanjutan, pemerintah daerah bahkan merancang kegiatan serupa sebagai agenda wajib bagi angkatan berikutnya.
“Ini akan menjadi agenda tahunan atau setahun bisa dua kali nantinya,” kata Sanjaya jika dikaitkan dengan tujuan keikutsertaan pegawai Pemkab Tabanan dalam Diklat Bela Negara.
Sementara itu, Komandan Rindam IX/Udayana Brigjen TNI Anwar menjelaskan materi pelatihan telah dirancang secara proporsional dan tidak menerapkan sistem latihan militer murni yang keras.
Kurikulum penempaan difokuskan pada materi kepemimpinan, kepemerintahan, serta baris-berbaris dasar untuk merekatkan hubungan emosional antarinstansi.
Sinergi yang terbangun antarsektor di dalam barak diharapkan mampu menghilangkan sekat-sekat pembatas birokrasi saat para pejabat kembali bertugas di kantor masing-masing.
Komitmen pengabdian satu pintu inilah yang menjadi sasaran utama dari penyelenggaraan diklat tersebut.
“Jadi materi dikatakan semi-militer, tidak. PBB yang pasti secara umum untuk disiplin. Tetapi ada materi loyalitas kebersamaan, jiwa korsa sesama ASN. Dengan tujuan jangan sampai ada ego sektoral,” pungkas Anwar. (c/kb)
