TABANAN, Kilasbali.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan kembali menagih realisasi penerapan tiket elektronik atau e-ticketing di objek-objek wisata kepada pemerintah kabupaten setempat.
Pasalnya, penerapan e-ticketing sudah diwacanakan sejak belasan tahun lalu. Namun, sampai dengan saat ini, penerapannya belum terealisasi.
Padahal, penerapan e-ticketing dapat menunjang upaya optimalisasi dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
“E-ticketing ini sudah lima belas tahun kami kejar. Padahal tujuannya jelas untuk mengurangi kebocoran,” tukas Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, pada Selasa (19/8).
Arnawa yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menegaskan hal itu usai memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD Tabanan.
Rapat itu membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2025.
“Tapi setiap ditanyakan, jawaban eksekutif selalu tidak pasti. Kami berharap program ini segera dikaji dan benar-benar bisa terealisasi 2026 mendatang,” tukasnya.
Ia juga mendorong, pemerintah kabupaten untuk melakukan kajian dan investasi strategis untuk menopang PAD Tabanan.
Investasi strategi situ bisa dilakukan dengan menyiapkan lahan yang dibiayai dengan harapan dua sampai tiga tahun ke depan bisa memberikan tambahan PAD.
Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekda Tabanan I Gede Susila memaparkan kondisi fiskal daerah dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025.
Total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,223 triliun, turun Rp12,7 miliar atau 0,57 persen dibanding APBD induk 2025 sebesar Rp2,236 triliun.
PAD dalam rancangan 2025 mencapai Rp754 miliar lebih, naik tipis Rp14 miliar dibanding target induk sebesar Rp739 miliar.
Namun di sisi lain, dana transfer justru mengalami penurunan signifikan hingga Rp42,5 miliar, hanya menyisakan Rp1,454 triliun lebih.
Penurunan ini terjadi imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja serta keputusan Menteri Keuangan terkait penyesuaian alokasi transfer ke daerah.
Dari sisi belanja, daerah juga harus melakukan efisiensi. Belanja daerah turun Rp19,3 miliar (0,84 persen), dari Rp2,3 triliun lebih menjadi Rp2,2 triliun lebih.
Belanja operasional pun terpangkas Rp23 miliar atau 1,35 persen, dari Rp1,78 triliun menjadi Rp1,75 triliun.
Dengan kondisi ini, APBD Tabanan 2025 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp70 miliar.
“Meski diproyeksikan menurun, kami pastikan program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan sudah berjalan dengan APBD induk masih akan terus berjalan dan diselesaikan,” tukasnya. (c/kb)
