TABANAN, Kilasbali.com – Calon bupati Tabanan nomor urut 1 I Nyoman Mulyadi berjanji akan membuat kondisi jalan semakin mantap untuk lima tahun ke depannya.
Janji ini akan ia realisasikan dengan menerapkan pola one commando dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
Dengan pola one commando juga, Mulyadi akan memanfaatkan koneksinya jika terpilih sebagai bupati Tabanan 2024-2029 untuk merealisasikan program di bidang infrastruktur tersebut.
Terlebih, Mulyadi bersama pasangannya, calon wakil bupati I Nyoman Ardika, tampil di Pilkada 2024 melalui usulan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Langkah ini Mulyadi ungkapkan saat menjawab pertanyaan soal infrastruktur jalan yang dilontarkan rivalnya, I Komang Gede Sanjaya, dalam debat terbuka Pilkada 2024 pertama, Kamis (31/10).
“Sekarang kesempatan kita untuk mencari dana pusat apalagi sekarang Presidennya Prabowo Subianto dari KIM,” kata Mulyadi dengan singkat.
Sebelumnya, Mulyadi menguraikan bahwa soal perbaikan jalan sejatinya sudah berlangsung sejak era kepemimpinan Bupati I Nyoman Adi Wiryatama dan Ni Putu Eka Wiryastuti.
Dari dua era kepemimpinan itu, kondisi jalan di Tabanan sudah 60 persen dalam keadaan bagus.
Selanjutnya, pada era kepemimpinan Komang Gede Sanjaya yang melanjutkan perbaikan pada 25 persen jalan. “Itupun melalui dana pinjaman. Semestinya kita mencari dana ke pusat,” tegasnya.
Karena itu, Mulyadi menegaskan, bila ia terpilih sebagai bupati, ke depannya tidak akan ada lagi jalan-jalan di Tabanan yang rusak. Baik yang di kota maupun pedesaan.
“Karena kami akan berkomunikasi langsung ke pusat dengan (memanfaatkan) DAK (dana alokasi khusus),” bebernya.
Di kesempatan yang sama, Ardika selaku calon wakil bupati yang mendampingi Mulyadi menyebut, pemeliharaan jalan tentunya memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Jalan desa yang sudah diaspal kami rawat dengan sangat baik dengan melibatkan masyarakat. Dengan membersihkan gorong-gorong. Kekurangannya akan kami kerjakan bersama-sama dengan sinergi dengan pemerintah pusat,” pungkas Ardika. (tim/kb)
