DENPASAR, Kilasbali.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali yang juga Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Koster menerima kunjungan kerja dari Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia beserta jajaran di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, Kamis (7/4).
Putri Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian dari pemerintah pusat khususnya kepada para penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Untuk itu perhatian dari pemerintah pusat ini direspon positif oleh pemerintah daerah dengan bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat yang salah satunya dengan penyediaan data penyandang disabilitas yang terintegrasi, sehingga ketika ada penyaluran bantuan ataupun program dari pemerintah pusat, di Bali siap dengan data yang akurat, terintegrasi dan terupdate terkait kondisi saudara para penyandang disabilitas.
“Berkaca dari pelaksanaan vaksinasi khusus disabilitas yang dilaksanakan tahun lalu di mana saat itu kita mengalami kendala terkait data, di mana data antar dinas tidak sinkron dan banyak data lama yang belum diperbarui. Tentu saja hal ini memperlambat kerja kita dalam melayani saudara kita kaum disabilitas. Untuk itu ke depannya, data harus benar benar akurat, sehingga bantuan ataupun program yang diberikan dapat segera tersalurkan dan tepat sasaran,” katanya.
Dia menambahkan data yang akurat dan terintegrasi selain digunakan untuk penyaluran program agar tepat sasaran, juga digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan serta mendata kaum disabilitas yang masih produktif sehingga kita bisa membantu mereka dengan permodalan ataupun pelatihan keterampilan sehingga mereka menjadi mandiri dan berdaya.
Putri Koster juga mengajak seluruh kader PKK sampai ke tingkat dasa wisma untuk membantu melakukan pendataan kaum disabilitas di desanya dan disampaikan secara berjenjang, sehingga nantinya kita memilki data yang benar benar akurat. Data yang baik akan mempermudah kerja kita bersama dalam mewujudkan kemandirian kaum disabilitas.
Pendamping orang nomor satu di Bali ini juga mengajak seluruh komponen masyarakat baik negeri maupun swasta untuk bersinergi dalam membangun kemandirian kaum disabilitas baik dengan pelatihan keterampilan maupun bantuan permodalan. Mari kita lihat mereka bukan sebagai seseorang yang punya kekurangan, tetapi lihat kelebihan yang mereka miliki , sehingga kita lebih semangat memberdayakan mereka.
“Pemerintah Provinsi Bali juga kedepannya akan terus memberi perhatian kepada kaum disabilitas dan memberi ruang bagi mereka untuk menunjukkan keterampilan maupun kelebihan yang mereka miliki. Begitu pula halnya dalam penyusunan program ataupun pembangunan fisik akan selalu mempertimbangkan keberadaan kaum disabilitas sehingga mereka juga bisa terlibat dalam program serta menggunakan berbagai fasilitas yang dibangun pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menyampaikan bahwasannya kunjungan kerja ke Bali kali ini salah satunya bertujuan untuk bersinergi dalam rangka penyajian data disabilitas di Provinsi Bali yang lebih akurat. Pihaknya meminta agar pendataan dapat diselesaikan segera dan keluarga penyandang disabilitas diharapkan dukungannya untuk menyampaikan data yang sebenarnya terkait kondisi keluarganya sehingga data yang masuk sesuai kondisi di lapangan. Data ini sangat penting sebagai administrasi kependudukan, akses pendidikan serta kesehatan.
Disamping terkait pendataan, kunjungan kali ini juga bertujuan untuk mewujudkan ekonomi inklusif dimana kaum disabilitas diikutkan dalam pemulihan ekonomi sehingga nantinya dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dengan menggandeng sektor perbankan, penyandang disabilitas mendapat akses permodalan yang lebih mudah sehingga mereka bisa mandiri dan berdaya.
Dalam pertemuan itu, tampak hadir Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pemcatatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, I Wayan Jarta serta perwakilan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. (jus/kb)
