GIANYAR, Kilasbali.com – Anjloknya Pendapatan Asli Daerah (APD) Gianyar kini benar-benar berimbas ke masyarakat kecil dan kurang mampu. Hal ini dipastikan karena sejumlah kegiatan sosial yang bersumber dari APBD Gianyar dihentikan pelaksanaannya.
Termasuk bantuan sosial untuk warga tidak mampu berupa sembako dan bantuan lainnya dihentikan sementara. Kini, bantuan sosial hanya mengandalkan bantuan pusat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluargs Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos dan lainnya.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Nurwidyaswanto tidak menampik kondisi itu.
Disebutkan, untuk anggaran kegiatan tahun 2021 ini, bantuan kepada warga tidak mampu dari Pemkab Gianyar terhenti, karena terbatasnya anggaran.
Namun demikian, sebutnya, kegiatan sosial dari pusat seperti BLT, PKH dan BNPT masih berlanjut. Disebutkan untuk BLT, setiap warga tidak mampu mendapat dana BLT sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Sedangkan untuk PKH dengan nominal Rp 300 ribu ditukar dengan beras. Dan untuk BNPT diberikan kepada 3.000 penerima dan setiap warga yang memikiii kartu elektronik E-Warung, bisa mengambil bantuan di desa-desa yang sudah memiliki Warung Elektronik.
“Pada E-Warung ini warga penerima bantuan menerima 5 kg beras setiap bulannya,” imbuhnya, Kamis (5/8/2021).
Disebutkan lagi, untuk bantuan terhadap warga miskin Tahun 2021 bersumber dari Kementrian Sosial berupa program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9.721 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sejumlah 12.879 KPM, Bantuan Sosial Beras (BSB) PPKM sejumlah 3.000 paket 5 kg beras.
Bantuan terakhir BST sejumlah 20.332 KPM dg nilai 300rb/bln distribusi melalui PT. Pos Indonesia.
Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali melakukan pinjaman. Kali ini, Pemkab meminjam Rp 343 miliar dari PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI).
Pinjaman itu secara seremonial ditandatangani pada Rabu (4/8/2021) di gedung Comand Center, Kantor Bupati Gianyar. Sehingga saat ini total utang pemerintah sebesar kurang lebih menjadi Rp 750 miliar.
Peminjaman ini pun didukung oleh kalangan DPRD Gianyar sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terlebih situasi saat ini tidak memungkinkan membangun menggunakan ABPD Gianyar.
“Kalau dari PAD masih jauh. Sampai saat ini saja PAD kita di bawah Rp 200 miliar,” ungkap Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta.
Tagel pun berharap, masyarakat kecil bisa terdampak dengan perputaran pinjaman tersebut melalui padat karya.
Di mana digunakan untuk sejumlah hal seperti pembangunan di RSU Payangan, membangun jembatan. Dan sisanya di dunia pendidikan.
“Ini akan membantu pedagang batu, pasir, tenaga kerja dan laiannya yang merupakan embriao peningkatan daya beli masyarakat,” dalihnya. (ina/kb)
