DENPASAR, Kilasbali.com – Sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, Gubernur Bali mengeluarkan Pergub No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan.
“Besaran denda yang diterapkan adalah Rp. 100.000,- bagi perorangan, dan Rp. 1.000.000,- bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya,” kata Ketua Harian Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Minggu (27/9/2020).
“Upaya pengendalian dan pencegahan ini bukan hanya tugas pemerintah, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, karena dampaknya sangat terasa terutama di bidang perekonomian rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, untuk memutus rantai penularan Covid-19 maka keramaian dalam bentuk tajen disetiap desa adat harus dihentikan sementara, serta semua bentuk kegiatan adat yang melibatkan banyak orang, seperti pasangkepan, patedunan, dan sejenisnya supaya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dengan tetap menaati Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.
“Mari kita dukung upaya pemerintah dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes), saling mengingatkan sesama, selalu menjaga diri dan lingkungan agar bisa segera terbebas dari pandemi ini,” tandasnya.
Sementara terkait perkembangan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali per Minggu ini, lanjut Dewa Indra, Gugus Tugas mencatat pertambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 80 orang melalui transmisi lokal, sembuh sebanyak 72 orang, dan meninggal dunia sebanyak 7 orang.
“Untuk jumlah kasus secara kumulatif terkonfirmasi positif 8.532 orang, sembuh 6.987 orang (81,89%), dan meninggal dunia 254 orang (2,98%). Sedangkan kasus aktif per hari ini menjadi 1.291 orang (15,13%), yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering,” pungkasnya. (jus/kb)
