TABANAN, Kilasbali.com- DPRD Tabanan menggelar rapat paripurna pembahasan LKPJ Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2019, Selasa (28/4/2020) di Kantor DPRD Tabanan. Pada kesempatan tersebut rapat diawali dengan menyampaikan Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Tabanan atas LKPJ Bupati Tabanan Tahun 2019 oleh Sekretaris DPRD Tabanan I Made Sugiarta.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 95,75 persen. atau Rp. 1,914 triliun lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,999 triliun lebih. Realisasi PAD sebesar 89,04 persen atau Rp. 354,558 miliar lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 398,220 miliar lebih.
Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp. 1,091 triliun lebih realisasinya mencapai Rp. 1,064 triliun lebih atau 97,49 persen. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah tercapai sebesar Rp. 496,366 miliar lebih atau 97,35 persen lebih.
Terkait dengan realisasi tersebut, DPRD menyampaikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya secara umum realisasi pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun pada beberapa sektor dapat melampauinya, akan tetapi penetapan target PAD khususnya dari beberapa sektor pajak daerah dan retribusi daerah belum mencerminkan potensi sesungguhnya yang dimiliki, yang diukur berdasarkan kemampuan untuk memungut secara manual.
“Apabila dihitung dengan lebih cermat dengan mempertimbangkan pemungutan secara on line, diyakini realisasinya akan lebih meningkat. Disamping itu akurasi data base wajib pajak daerah harus ditingkatkan sesuai dengan kondisi saat ini,” ungkap Sugiarta.
Kemudian berdasarkan data yang disampaikan, potensi unggulan Kabupaten Tabanan, diluar sektor pariwisata seperti pertanian dalam arti luas dan UMKM sangat potensial untuk dikembangkan.
Hal ini memerlukan usaha yang keras dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah sehingga tidak hanya mengandalkan pariwisata yang sangat rentan dengan issu keamanan baik regional maupun global, di mana PAD yang sangat mengandalkan kontribusi dari sektor pariwisata akan sangat berpengaruh apabila terjadi isu yang menyebabkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan.
Serta Pemerintah Daerah hendaknya dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menambah PAD karena sejauh ini beberapa asset daerah yang berpotensi untuk menambah PAD ternyata tidak dapat dioptimalkan bahkan cenderung tidak terurus.
“Misalnya DTW Bedugul yang sempat menjadi primadona, perawatannya justru harus dibiayai dari PAD. Begitu juga halnya dengan keberadaan beberapa asset tanah yang belum dapat dimanfaatkan padahal mempunyai nilai ekonomi. Hal ini hendaknya menjadi prioritas untuk ditangani,” tandasnya.
Selanjutnya agenda rapat dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dan masukan dari Komisi-komisi serta pandangan dari Fraksi di DPRD Tabanan.
“Yang pada intinya menyetujui dan penyepakati laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD Tabanan dijadikan dasar pemberian rekomendasi atas LKPJ Bupati Tabanan tahun 2019 untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna,” tegas Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga. (D*/KB)
