DENPASAR, Kilasbali.com – Indeks demokrasi Provinsi Bali dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis, pada tahun 2018 indeks demokrasi Provinsi Bali tercatat sebesar 82,37 atau masuk kategori baik.
Angka ini melampaui rata-rata nasional sebesar 72,39. Ada tiga kelompok nilai dalam pengukuran IDI yaitu buruk, sedang dan baik. Dengan angka 82,37, Bali telah berhasil mencapai posisi tertinggi.
Hal tersebut disampaikan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 Provinsi Bali di Tabanan Room Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (11/3/2020).
“Oleh sebab itu, saya menyampaikan apreseasi atas kerja keras seluruh komponen dalam memenuhi indikator penilaian. Capaian yang diraih merupakan kontribusi dari semua pihak, termasuk dukungan dan peran aktif dari masyarakat,” katanya.
Meski secara akumulatif, Sekda Dewa Indra menilai bahwa Bali telah berhasil menempati posisi terbaik, namun harus ada evaluasi terhadap tiga komponen yang menjadi indikator pengukuran yaitu kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi. Dicermati satu per satu, ternyata indikator kebebasan sipil cenderung menurun, sedangkan hak politik dan kelembagaan demokrasi angkanya naik.
“Kenapa menurun, apa aktifitasnya yang menurun atau tidak terekam. Grafik ini harus betul-betul kita cermati untuk penentuan langkah selanjutnya,” ungkapnya.
FGD yang digelar dua hari ini diharapkan dapat menggali dan melengkapi informasi media terkait dengan indikator yang menjadi penilaian dalam pengukuran IDI. Sebab bisa jadi belum semua fenomena demokrasi terekam oleh media.
Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan menghasilkan kompilasi data yang lebih lengkap sehingga seluruh fenomena berdemokrasi dapat terungkap. Semakin lengkap, maka nilainya akan semakin baik.
“Seluruh peserta saya harapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Meskipun para ahli politik belum sepakat kalau indeks demokrasi diukur secara kuantitatif, namun hingga hari ini pengukuran secara kuantitatif itu masih menjadi cerminan kualitas demokrasi kita di daerah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Bali Adi Nugroho menyampaikan, pengukuran IDI dimulai dari kompilasi surat kabar yang dijadikan rujukan. FGD bertujuan melengkapi dan mengkonfirmasi data terkait pengukuran IDI.
Hasil FGD bukan penentu skor, tapi hanya tahapan pengumpulan data sehingga diperoleh kejelasan data yang dijadikan variabel pengukuran IDI. FGD Menghasilkan resume untuk menjadi data rujukan pengukuran IDI.
FGD hari pertama melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Bali, akademisi, FKUB, media, perwakilan mahasiswa dan OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali. (rls/kb)
