TABANAN, Kilasbali.com – Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi menegaskan, akan turun mengawasi kinerja masing-masing OPD sesuai dengan laporan dari masyarakat. Salah satunya terkait dugaan adanya jual beli jabatan pada seleksi lelang jabatan di Tabanan yang mencuat di media massa.
“Secara khusus kita akan turun, salah satunya di BKPSDM masalah lelang jabatan kita ingin pastikan bersih dari jual beli,” katanya di sela-sela rapat kerja Komisi dengan OPD terkait, Selasa (24/9/2019).
Eka Nurcahyadi juga menegaskan agar Dinas terkait mengklarifikasi isu tersebut. Sehingga nantinya tidak ada kesan kalau pejabat yang keluar dari proses seleksi lelang jabatan tersebut merupakan hasil dari jual beli jabatan.
“Kita ingin menegaskan dan ingin memastikan kalau panitia seleksi sudah melakukan seleksi dengan transparan dan terbuka, kalau memang hal tersebut tidak benar harus diklarifikasi. Agar nantinya pemimpin yang dilahirkan dari lelang jabatan tersebut tidak ada kesan hasil dari jual beli,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proses seleksi lelang jabatan di Kabupaten Tabanan, ada dugaan permainan jual beli jabatan. Hal tersebut dilontarkan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, berdasarkan surat kaleng yang dikirim kepada ORI yang isinya proses lelang jabatan di Kabupaten Tabanan diisi praktek jual beli jabatan.
Di mana peserta lelang dimintai sejumlah uang agar mereka bisa terpilih menduduki jabatan yang diinginkan.
Untuk diketahui, di Pemerintahan Kabupaten Tabanan ada empat jabatan yang dilelang, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pariwisata Tabanan.
Di mana proses seleksi saat ini sudah keluar hasil dengan nilai tiga terbesar ditiap Dinas yang dilelang. (KB)
