BANGLI, Kilasbali.com – Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giriprasta, menegaskan bahwa predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar oleh pemerintah daerah.
Lebih dari itu, KLA harus mampu menghadirkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang nyata hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bersama Forum PUSPA Provinsi Bali di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli, Senin (8/6).
Kegiatan ini dihadiri jajaran perangkat daerah, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangli, Forum Anak Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.
“Kita tidak boleh hanya mengejar predikat. Yang paling penting adalah memastikan hak-hak anak benar-benar terpenuhi dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dapat dirasakan hingga tingkat keluarga dan masyarakat,” tegas Ny. Seniasih Giriprasta.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak hanya diukur dari capaian administrasi maupun penghargaan yang diperoleh daerah, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang anak.
Karena itu, ia mendorong agar Forum PUSPA semakin diperkuat dan dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Ny. Seniasih juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Forum Anak, Forum GenRe, PKK, organisasi perempuan, desa adat, dunia usaha, media, hingga keluarga dinilai memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, banyak persoalan sosial yang tidak selalu terdeteksi melalui mekanisme formal sehingga diperlukan kehadiran organisasi dan komunitas masyarakat yang mampu mendengar langsung aspirasi serta keluhan warga.
Selain itu, ia mengingatkan adanya tantangan baru yang dihadapi anak-anak di era digital.
Pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut peran keluarga untuk semakin aktif dalam memberikan pendampingan, pengawasan, dan pendidikan karakter kepada anak.
“Anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergotong royong dan hadir bersama untuk memastikan anak-anak Bali tumbuh sehat, aman, berkarakter, serta memiliki masa depan yang baik,” ujarnya. (M/kb)
