DENPASAR, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali menghadiri audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan dalam rangka uji coba digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif di Bali. Kegiatan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3).
Dalam kesempatan tersebut, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif secara menyeluruh di tingkat provinsi.
“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital, khususnya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penetapan Bali sebagai daerah percontohan merupakan tindak lanjut arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang diterima Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali pada 26 Februari lalu.
Menurutnya, implementasi digitalisasi bantuan sosial perlu segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Melalui sistem digital, proses pendataan hingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
“Dengan sistem digital, penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel. Namun pemerintah tetap memastikan seluruh masyarakat terlayani, termasuk melalui pendekatan jemput bola bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi digital,” jelasnya.
Audiensi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, antara lain Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo. Para narasumber memaparkan strategi serta dukungan pemerintah pusat dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi guna membahas langkah implementasi di tingkat daerah, disertai diskusi dan sesi tanya jawab untuk memperkuat sinergi serta kesiapan pelaksanaan program di Bali.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Bali dapat berjalan optimal serta menjadi model bagi daerah lain,” tutupnya. (M/kb)
